Pemerintah dan DPR akan Bahas Biaya Haji Hari Ini, Rencana Ditetapkan 14 Februari 2023

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Agama dan Komisi VIII RI akan kembali menggelar rapat terkait biaya haji pada hari ini, Rabu (8/2/2023). Rapat dijadwalkan dimulai pada pukul 14.00 WIB di Gedung DPR Jakarta.

Sebelumnya, pihak Kementerian Agama mengirim utusan ke Arab Saudi untuk bernegosiasi terkait biaya akomodasi. Tawar menawar itu tak hanya dilakukan Indonesia, tapi juga dari negara lain. Pasalnya, mulai tahun ini kuota haji yang diberikan Arab Saudi sudah kembali normal seperti sebelum pandemi.

Sehingga permintaan akan kamar hotel meningkat dan memicu kenaikan harga.

Direktur Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief mengatakan, pihaknya akan melibatkan ahli dari sejumlah bidang dalam perumusan biaya haji 2023. Agar lebih adil dan transparan.

"Kan kita akan dengarkan dulu pakar-pakar keuangan bicara dana haji, ahli fiskal, ahli minyak, transportasi, dan lain-lain," kata Hilman saat dihubungi Kompas TV, Rabu (8/2).

Baca Juga: Kemenag Terbitkan Recana Perjalanan Haji 2023, Ini Rincian Jadwalnya

Pembahasan terus dilakukan hingga mencapai hasil yang akan ditetapkan pada pertengahan Februari nanti.

"Belum, masih dikaji. Tanggal 14 Februari kita tetapkan," ujar Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi dalam keterangan tertulisnya kepada media, Selasa (7/2).

DPR juga sudah meminta Garuda Indonesia untuk menghitung ulang biaya tiket pesawat. Direktur Utama Garuda Indonesia mengatakan, Komisi VIII DPR meminta pihaknya untuk menurunkan harga tiket pesawat untuk layanan haji.

Ia pun terbuka untuk membahas komponen apa saja yang menjadi biaya yang harus ditanggung Garuda dalam penerbangan haji.

Adapun komponen terbesar dalam biaya haji adalah tiket penerbangan Jakarta-Arab Saudi PP yang dilayani oleh Garuda. Yakni Rp33,9 juta.

Ia menegaskan, Garuda tidak berniat mengambil untung besar-besaran dari biaya tiket pesawat jemaah haji.

Baca Juga: Segawat Apa Biaya Haji Sampai Harus Dinaikkan? Ini Kata BPKH | BTALK

"Kita bukan ingin memanfaatkan ibadah Haji untuk kepentingan meningkatkan pendapatan berlebihan," kata Irfan seperti diberitakan Kompas TV sebelumnya.

"(penerbangan haji) tugas tambahan yang sebenarnya bukan bagian dari maskapai. Tapi kita menerima itu karena kita punya kemampuan dan pengalaman selama bertahun-tahun di Jakarta dan Saudi," ujar Irfan.

Di sisi lain, untuk merumuskan tiket penerbangan haji Garuda perlu memperoleh data yang pasti soal jumlah jemaah yang akan berangkat dan jumlah embarkasinya.

Hal itu diperlukan agar harga tiket yang ditetapkan tidak memberatkan jemaah haji tapi juga tetap memberi untung untuk Garuda.

"Karena jumlah embarkasi berbeda sedikit bisa mempengaruhi jumlah pesawat. Misalnya satu pesawat isi 360 orang, kemudian di kalikan (berapa embarkasi). Ternyata Kementerian Agama menambahkan 100 orang di embarkasi, kan nambah pesawat," jelas Irfan.

Baca Juga: Lagi, Pemerintah akan Berutang Rp696,4 T pada Tahun Ini, Simak Perinciannya

"Jadi kita harus buffer sana sini untuk memastikan bahwa harga yang kita berikan bisa memberikan pelayanan terbaik pada jamaah dan membuat kita untung dan bukan untung gila-gilaan," lanjutnya.

Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan rerata biaya perjalanan ibadah haji atau Bipih Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi sebesar Rp69.193.733 per orang.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan, angka itu adalah besaran biaya yang sudah disubsidi pemerintah. Untuk haji reguler tanpa disubsidi pemerintah , berada di angka Rp98.893.909 per orang.

Namun jumlah itu akan dibayarkan dengan nilai manfaat pengelolaan dana haji Rp29.700.175. Sehingga masyarakat hanya akan membayar Rp69 juta.

Adapun komponen biaya yang dibebankan langsung kepada jamaah digunakan untuk membayar biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi pulang-pergi (Rp33.979.784), biaya akomodasi di Mekkah (Rp18.768.000), biaya akomodasi di Madinah (Rp5.601.840), biaya hidup (Rp4.080.000), biaya visa (Rp1.224.000), dan biaya paket layanan masyair (Rp5.540.109).