Sri Mulyani Sebut Anggaran Kemiskinan Tidak Habis untuk Rapat, tapi Diberi Langsung ke Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklarifikasi pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas soal anggaran kemiskinan.

Anas sebelumnya mengingatkan agar  anggaran kemiskinan Rp526 triliun jangan lebih banyak digunakan untuk kegiatan sosialiasi dan rapat di hotel.

Sri Mulyani menjelaskan, anggaran kemiskinan sudah disusun sedemikian rupa agar langsung tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Seperti contohnya Program Keluarga Harapan yang langsung diterima 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPH) setiap bulannya.

"Kalau anggaran bansos (bantuan sosial) dan program-program untuk mendukung pengurangan kemiskinan, tahun lalu kan Rp 460 triliun, itu sebagian besar adalah program yang langsung diterima oleh kelompok miskin," kata Sri Mulyani seperti dikutip dari Kompas.com, Selasa (31/1/2023).

Baca Juga: Jawaban Sri Mulyani Soal Namanya Masuk Bursa Calon Gubernur BI

"Itu enggak ada seminar-seminar, wong sudah ada by name, by address, by account number," tambahnya.

Skema serupa juga diilakukan untuk program Kartu Sembako, bantuan pangan untuk lansia dan penyandang disabilitas.

Dengan cara seperti itu dan jumlah penerima yang ditetapkan sebelumnya, anggarannya menjadi jelas peruntukannya.

"Jadi yang dilakukan oleh Ibu Kementerian Sosial yang membuat pahlawan ekonomi nusantara, pemberian makanan dukungan untuk lansia yang kurang mampu, itu semuanya adalah langsung dilakukan (ke penerima)," tutur perempuan yang bertugas sebagai Bendahara Negara ini.

Sri Mulyani pun menjelaskan maksud pernyataan Azwar Anas, yakni belanja pemerintah baik pusat maupun daerah, yang banyak digunakan untuk perjalanan dinas, seminar, hingga rapat.

Ia bilang, belanja pemerintah tersebut memang terus diupakan untuk ditekan agar bisa dialihkan ke belanja yang produktif.

Baca Juga: Netizen Ngeluh Harga Tiket Kereta Sama Dengan Tiket Pesawat, Ini Saran KAI Biar Dapat Tiket Murah

"Itu memang kita minta untuk diturunkan, dan itu sudah kita coba untuk terus kita turunkan," tandasnya.

Diberitakan KOMPAS.TV sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengingatkan aparatur negara agar memanfaatkan dana seoptimal mungkin untuk kegiatan yang berdampak langsung dalam menurunkan angka kemiskinan.

Lantaran jumlah dananya sangat besar yakni Rp526 triliun untuk penanganan kemiskinan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

"Jangan sampai anggaran yang besar tersedot di kegiatan yang tidak terkait langsung dengan menurunnya angka kemiskinan," kata Azwar  Anas dalam acara Launching Reformasi Birokrasi BPS Tahun 2023, Senin (30/1) lalu.

"Ini jangan sampai tidak efisien, ini tolong jangan salah kutip ya," tambahnya.

Baca Juga: Mendag Sebut Pedagang Bisa Kena Denda Kalau Jual MinyaKita Di Atas HET Rp14.000

Ada berbagai program yang dicanangkan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Salah satunya lewat program pencegahan stunting atau masalah perkembangan tinggi badan anak Indonesia.

Terkait program itu, ia mencontohkan agar pemerintah daerah harus menganggarkan dana untuk penyediaan protein harus lebih tinggi dibandingkan sosialisasi terkiat stunting dan gizi.

 

"Jangan sampai teman-teman di daerah programnya menangani stunting, tetapi sosialisasi stunting dan gizinya lebih tinggi dibandingkan pembelian protein untuk yang bayi dan ibu hamil," tutur Anas.

Mantan Bupati Banyuwangi itu melanjutkan, untuk mendapat kejelasan tentang suatu program pengentasan kemiskinan, pemerintah daerah tak harus sering ke Jakarta.  Hal itu bisa dilakukan secara virtual agar anggarannya lebih hemat.

 "Kalau mereka luar Jawa sangat jauh harus Jakarta perjalanan dinasnya akan terkuras, oleh karena itu berapa hari ini di KemenPAN-RB bisa dicontoh di belakang kami langsung buka ruang SDM," jelas Abdullah Azwar Anas.