Subsidi Motor Listrik Rp7 Juta Disarankan Diberikan kepada Masyarakat di Luar Pulau Jawa

JAKARTA, KOMPAS.TV - Subsidi motor listrik sebesar Rp7 juta disarankan untuk diberikan kepada masyarakat yang berada di luar pulau Jawa. 

Menurut Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno, untuk Pulau Jawa sebaiknya diberikan subsidi untuk transportasi umum seperti bus listrik. 

"Subsidi (motor) listrik oke enggak masalah, tapi subsidinya untuk bus listrik misalnya, kendaraan umum begitu," kata Djoko dalam program Sapa Indonesia Malam, Minggu (29/1/2023). 

Sementara untuk subsidi motor listrik, lanjutnya, lebih baik diberikan kepada masyarakat di luar pulau Jawa yang kesulitan untuk mendapatkan BBM. 

"Untuk (subsidi) motor listrik silakan saja diberikan di daerah-daerah kepulauan yang sulit sajalah, itu enggak apa apa."

Djoko menambahkan, apabila pemerintah memang ingin memberikan subsidi motor listrik secara menyeluruh, sebaiknya diberikan secara bertahap. 

"Bertahapnya begini, jangan diberikan di perkotaan, apalagi di Pulau Jawa. Tambah macet itu nanti. 70 persen itu sudah sepeda motor, nanti tambah lagi jumlahnya," lanjutnya. 

"Kan tujuannya bagaimana mengurangi kemacetan, tumbuh angkutan umumnya, angkutan umum menggunakan kendaraan listrik. Itu lebih baik," ujarnya. 

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo yang menyebut kebijakan subsidi motor listrik harus dilakukan secara matang. 

Baca Juga: Subsidi Rp7 Juta untuk Motor Listrik Dinilai akan Buat Angkutan Umum Semakin Krisis

Selain itu, menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah haruslah bisa memberi multiplier effect kepada masyarakat. 

"Sebetulnya kalau berpikir tentang penggunaan energi terbarukan, penggunaan energi listrik di Indonesia ini kan memakai fosil energi juga, batu bara. Tapi sebagai transisi, okelah," tutur Sartono. 

"Tapi juga harus dipersiapkan dengan matang. Dan juga APBN ini, di mana APBN kita terbatas, utang sudah 7.700 triliun, ini kan jangan sampai terserap, harus ada program-program yang bisa memberikan multiplier effect pada kesejahteraan masyarakat."

"Saya sepakat secara bertahap. Tapi harus dihitung secara matanglah, berapa sih target yang harus diberikan subsidi," pungkasnya. 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut B Pandjaitan menyampaikan bahwa Indonesia terus mendorong percepatan adopsi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). 

Guna menarik minat masyarakat, peraturan terkait KBLBB akan diumumkan pekan depan di mana dalam aturan tersebut akan ada insentif yang akan diberikan kepada masyarakat. 

"Kita sudah finalkan (terkait KBLBB) di Ratas (Rapat Terbatas) kemarin, minggu depan sudah harus keluar Permen (Peraturan Menteri) dari Kementerian Keuangan terkait subsidi dan sebagainya. Mudah-mudahan minggu depan, Februari awal, Rp7 juta ya kira-kira untuk motor listrik baru dan nanti akan diumumkan semua. Nanti akan diprioritaskan untuk rakyat yang sederhana," kata Luhut, Jumat (27/1/2023) lalu. 

Ia juga menjelaskan bahwa ekosistem di Indonesia saat ini sudah siap dibangunnya proyek kawasan industri Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) Tanah Kuning, Kalimantan Utara.

"Ekosistem yang kita bangun ini sudah ada raw material-nya, refinery-nya, EV battery-nya semua sudah tersusun. Ini sudah berjalan dan presiden akan groundbreaking tanggal 27 Februari, sebesar 1.400 Megawatt dari 10.000 Megawatt di Sungai Kayan dan sekitarnya. Jadi ini one of the largest and greatest downstream industry akan ada di Tanah Kuning nanti," terang Luhut. 

Baca Juga: Mobil, Motor Listrik hingga Industri Maritim dan Bahari Hadir di IIMS 2023, Ini Daftar Lengkapnya