Heru Persilakan Formula E Tetap Jalan, tapi Jakpro Harus Cari Sponsor, Pemprov DKI Tak Bantu Dana

JAKARTA, KOMPAS.TV - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mempersilakan BUMD Jakarta Propertindo (Jakpro) mencari sponsor untuk penyelenggaraan ajang balap Formula E.

Termasuk, jika Jakpro ingin mencari sponsor ke BUMN untuk Formula E 2023. Jakpro harus mencari sponsor karena Pemprov DKI tidak akan memberikan bantuan pendanaan seperti di era Anies Baswedan.

"Silakan saja, kalau sponsor mau, monggo saja," kata Heru di Balai Kota Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Senin (9/1/2023).

"Itu kan bisnis, bagaimana proposalnya, silakan saja Jakpro," ujarnya.

Heru menyadari Formula E tetap harus digelar, karena sudah kontrak dengan Formula E Operation (FEO) selaku operator sekaligus pemegang lisensi Formula E.

Adapun pelaksanaan Formula E Jakarta dilakukan selama tiga musim, yakni 2022-2024. Keputusan itu adalah hasil renegosiasi dari awalnya lima musim yaitu 2020-2024, akibat pandemi COVID-19.

Baca Juga: Pemkot Jakpus Batasi Delman Monas hingga Bundaran HI, Para Kusir Akan Protes ke Heru Budi

Berdasarkan laman Federasi Automobil Internasional (FIA), agenda balapan Formula E Jakarta rencananya diadakan pada 3-4 Juni 2023 di Sirkuit Ancol, Jakarta Utara.

Ajang balap mobil listrik itu diawali di Meksiko pada 13-14 Januari 2023. Terkait sponsor global yang melekat dengan Formula E di antaranya didukung perusahaan bir, jam tangan, perusahaan ekspedisi, maskapai penerbangan hingga perusahaan asuransi global yang tertera pada laman Formula E.

Sedangkan sponsor dalam negeri, pelaksana ajang balap mobil listrik Jakarta 2023 itu belum melakukan penjabaran lebih lanjut.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan JakPro Syachrial Syarif mengatakan saat ini pihaknya sedang mempersiapkan pelaksanaan  balap mobil listrik itu.

Pihaknya juga sedang mempelajari penyelenggaraan tahun 2022 untuk memperbaiki pelaksanaan musim 2023.

"Kemudian mengidentifikasi penyusunan tim dan lainnya, yang dimaksudkan untuk mempersiapkan diri Jakpro sebagai penyelenggara dan kemitraan nantinya," tutur Syachrial.

Baca Juga: Ramai Petisi Kembalikan WFH, Heru Budi Serahkan ke Masing-Masing Perusahaan

Di masa Gubernur Anies, Pemprov DKI memang banyak membantu gelaran Formula E. Meski pembangunan sirkuit Formula E diklaim tak menggunakan Anggarapan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta, pembayaran commitment fee penyelenggaraan Formula E tetap menggunakan anggaran daerah.

Mengutip dari Kompas.com, commitment fee penyelenggaraan Formula E senilai Rp560 miliar. Pembayaran sebagian biaya tersebut menggunakan pinjaman dari Bank DKI yang merupakan BUMD.

Hal itu diketahui usai Gubernur DKI Jakarta Anies menerbitkan surat kuasa dengan Nomor 747/-072.26 untuk peminjaman uang sebagai dana talangan pembayaran commitment fee.

Surat kuasa diberikan kepada Kadispora DKI Jakarta Achmad Firdaus agar bisa mengajukan pinjaman daerah dari Pemprov DKI Jakarta ke Bank DKI atas nama Gubernur DKI untuk penyelenggaraan Formula E.

Firdaus juga diberi kuasa Anies untuk membuat perjanjian pinjaman dan pencairan pinjaman atas nama Pemprov DKI Jakarta ke Bank DKI untuk kepentingan yang sama, yaitu penyelenggaraan Formula E. Dana pinjaman cair sehari kemudian.

Dalam dokumen pemaparan Dispora DKI Jakarta saat rapat kerja di Komisi E pada 16 Juni 2020, disebutkan bahwa pencairan dana berlangsung sehari setelah surat kuasa diberikan Anies. Anies lalu memberikan surat kuasa pada 21 Agustus 2019.

Baca Juga: Siap-siap! Mulai Tahun Ini, Sim C Akan Dibagi Jadi Tiga Golongan, Begini Cara Buatnya

Dalam laporan Kompas.com, pinjaman itu kemudian langsung disetorkan ke pihak penyelenggara Formula E pada 22 Agustus 2021 dengan besaran 10 juta poundsterling atau setara Rp 180 miliar.

Pencairan pinjaman tersebut merupakan pembayaran commitment fee termin pertama untuk penyelenggaraan Formula E tahun 2020.

Pinjaman sebesar Rp 180 miliar itu pun dipermasalahkan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Hal tersebut disampaikan Pras, sapaannya, saat ia diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam pemeriksaan, Pras mengatakan, commitment fee Formula E sudah dibayar oleh Pemprov DKI Jakarta sebelum anggaran disahkan. Soal uang commitment fee yang ternyata sudah dibayar sebelum APBD Perubahan DKI 2019 disahkan menjadi sorotan saat Pras diperiksa KPK.

"Jadi ada anggaran yang sebelum menjadi Perda APBD itu sudah ijon kepada Bank DKI, senilai Rp 180 miliar," ucapnya di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Selasa (8/2/2022).

Ia pun menilai, mekanisme pembayaran commitment fee yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah menyalahi aturan.

Baca Juga: Cerita Kuat Maruf Saat Ferdy Sambo Beri Uang dan Iphone: Amplopnya Sempat Dipegang Richard dan Ricky

"Dalam perundang-undangan, setelah menjadi Perda APBD baru (pembayaran) itu bisa dilakukan. Ini kan enggak, tanpa konfirmasi kami, dia langsung berbuat sendiri," ujarnya.

Pras juga mengaku tidak diberitahu soal pengajuan kredit kepada Bank DKI untuk pembayaran commitment fee Formula E.

Hal ini baru terungkap setelah foto salinan surat kuasa yang diterbitkan Anies kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Ahmad Firdaus untuk mengajukan kredit pinjaman kepada Bank DKI viral di media sosial.

"Saya juga tidak diberi tahu oleh gubernur dan dia membuat commitment fee yang pertama itu," tuturnya.