Stafsus Sri Mulyani Minta Bupati Meranti Minta Maaf Karena Sebut Pegawai Kemenkeu Iblis-Setan

"Dalam rangka membantu masyarakat miskin dari dampak inflasi, Pemda wajib mengalokasikan 2 persen dari DTU (DBH dan DAU) utk perlinsos. Akan tetapi, per 9 Des'22 Kab Kep Meranti baru merealisasikan belanja wajib 9,76 persen, jauh dari rata-rata secara nasional yang mencapai 33,73 persen. Prihatin!," ungkap Yustinus. 

"Dari pengelolaan APBD, sejak 2016 rata-rata serapan belanja hanya 82,11 persen. Untuk 2022 baru terealisasi 62,49 persen saja (9-Des 2022). Rendahnya penyerapan menunjukkan bahwa Kab Kep Meranti belum optimal mengelola anggaran terutama dalm upaya menurunkan tingkat kemiskinan yang tinggi: 25,68 persen," lanjutnya. 

Mengutip dari Antara, Bupati Adil mempertanyakan DBH Migas dan anggaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru, Kamis pekan lalu. 

Baca Juga: Konsumen Meikarta Protes, Lippo Group: Serah Terima Apartemen Tetap Jalan Sampai 2027

Dia menjelaskan pada 2022, Meranti menerima DBH sebesar Rp114 miliar dengan hitungan harga minyak 60 dollar AS per barel. Kemudian, dalam pembahasan APBD 2023 sesuai pidato Presiden Jokowi, harga minyak dunia naik menjadi 100 dollar AS per barel.

"Tapi kenapa minyak kami bertambah, liftingnya naik, duitnya makin sedikit. Bagaimana perhitungan asumsinya, kok naiknya cuma Rp700 juta," ungkap Adil. 

Adapun asumsi kenaikan jumlah produksi minyak Meranti, kata Adil, pada tahun 2022 ada 13 sumur yang dibor dan di tahun mendatang bertambah menjadi 19 sumur. 

"Ditargetkan produksi mencapai 9000 barel per hari, dan ini kenaikan yang cukup signifikan," sebutnya.

Bupati juga menyinggung Dana Alokasi Umum (DAU) 2022 yang di dalamnya tidak terdapat anggaran untuk gaji PPPK di Kepulauan Meranti. 

"Ini kan seharusnya jadi tanggung jawab pusat, tapi malah jadi tanggung jawab pemerintah kabupaten," keluhnya.

Baca Juga: Terbaru! Daftar 50 Orang Terkaya di RI, Total Kekayaannya Capai Rp2.790 T

Terkait implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Bupati menuturkan Meranti memiliki banyak potensi yang belum bisa dimaksimalkan. Saat ini Meranti memiliki 81.000 hektar kebun sagu, 50.000 hektare kelapa dan 28.000 kebun karet serta kopi liberika.

"Jadi masalah pajaknya, tolong dimasukkan ke dalam peraturan pemerintah. Agar dalam pemungutannya, kami tidak dipersalahkan," tambah Adil.

Sementara Adil juga berkali-kali minta bertemu dengan yang berkompeten di Kementerian Keuangan, namun hanya dijanjian online saja.  

Adil mengaku tahun 2022 ini DBH minyak dapat hanya Rp114 miliar dengan hitungan 60 Dollar AS  pada perencanaan pembahasan APBD. Namun, pada pembahasan APBD 2023 direncanakan naik usai mengikuti nota pidato Presiden Joko Widodo di mana 1 barel bernilai 100 Dollar AS setara Rp1.560.300 (asumsi kurs Rp15.603).

"Kemarin waktu zoom dengan Kemenkeu tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak, desak, desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa 100 dollar/barel," katanya.

"Sampai ke Bandung saya kejar Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadiri waktu itu entah staf atau apalah. Sampe pada waktu itu saya ngomong 'Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan'," kata Adil. 

“Sampai ke Bandung saya kejar Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadir waktu itu entah staf atau apalah. Sampai pada waktu itu saya ngomong ‘Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan’,” ungkapnya.