Data Stok Beras Bulog dan Kementan Berbeda, DPR Minta Wacana Impor Beras Disetop

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyatakan, wacana opsi impor beras mesti dihentikan. Kebijakan ini menimbulkan polemik lantaran data stok beras antara yang dimiliki Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Kementerian Pertanian (Kementan) berbeda. 

“Saya menolak wacana impor beras yang diutarakan Bulog. Sebab, klaim data Kementan menunjukkan produksi dalam negeri masih cukup dan meminta Bulog mengoptimalkan menyerap produksi dari petani. Selama ini, penyerapan dari Bulog selalu tidak memenuhi target," kata Johan dikutip dari laman resmi DPR RI, Kamis (24/11/2022).

Menurutnya, adanya perbedaan data stok beras di Indonesia ini menandakan kerja antar instansi pemerintah kurang harmonis . Sehingga, kebijakan impor beras yang diambil bisa tidak akurat, bahkan merugikan para petani Indonesia.

Adapun berdasarkan keputusan rapat di Komisi IV DPR RI, lanjutnya, menugaskan Bulog untuk menyerap beras petani lokal dengan harga komersial sebanyak 600.000 ton. Selain itu, informasi Kementan  bahwa stok beras cukup dan tersedia untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

“Persoalan rendahnya penyerapan produksi petani oleh Bulog ini harus dievaluasi. Jangan sampai ini malah dijadikan alasan untuk melakukan impor beras” ujarnya.

Baca Juga: 500 Ton Beras Bulog Hilang Setelah Dipinjamkan ke Swasta, Buwas Akan Tempuh Jalur Hukum

Wakil rakyat daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat I ini meminta Bulog memprioritaskan produksi dalam negeri terutama penyerapan gabah petani. Ia pun menekankan, jangan sampai pemerintah melakukan impor beras karena harga beras di pasar internasional sedang tinggi.

Ia juga mengkritik kinerja penyerapan oleh Bulog, di mana tren realisasi pengadaan beras dalam negeri hingga kini selalu menurun setiap tahun. Sebagai contoh, penyerapan tahun 2018 bisa mencapai 1,4 juta ton. Tahun 2019 mencapai 1,2 ton hingga konsisten menurun pada saat semester I tahun 2022, sekitar 550 ton.

“Kita mesti ingat bahwa klaim Kementan produksi beras tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,72 ton (2,29 persen) dibanding tahun 2021, tapi anehnya malah Bulog mewacanakan impor beras?” ungkap politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu.

Ia juga menyayangkan, jelang akhir tahun 2022, sejumlah harga komoditas pangan mulai merangkak naik. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah harus segera mencari cara agar harga tetap stabil.

“Untuk mengatasi persoalan harga yang naik ini, saya minta pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan distribusi pangan sebab salah satu penyebab naiknya harga pangan diakibatkan adanya penimbunan apalagi menjelang momen akhir tahun” pungkas Johan.

Baca Juga: Stok Bulog Menipis, Buwas Minta Pemerintah Impor Beras

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan,  pemerintah harus bergerak cepat mengambil langkah alternatif untuk memenuhi stok cadangan beras pemerintah (CBP). Salah satunya dengan mengimpor beras.

Saat ini stok CBP di gudang Bulog sebanyak 651.000 ton. Jumlah tersebut kurang hampir setengahnya dari stok ideal yang harus dimiliki oleh Bulog sebanyak 1,2 juta ton.

"Kita harus cepat mengambil langkah alternatif untuk memenuhi kebutuhan ini. Karena kalau kita terlambat, di satu sisi kita sudah tahu tidak mungkin kita dalam waktu dekat bisa menyerap dalam jumlah besar. Karena barangnya selain tidak ada, harganya juga tidak memungkinkan," kata Budi Waseso dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI, seperti dikutip dari Antara, Rabu (16/11/2022).

Buwas menjelaskan, CBP yang dimiliki Bulog merupakan beras milik negara yang penggunaannya untuk kebijakan pemerintah seperti bantuan sosial, bantuan bencana, maupun operasi pasar atau program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH).

Operasi pasar yang dilakukan Bulog dengan memasok beras di pasar bertujuan untuk menyeimbangkan antara pasokan dan permintaan sehingga harga beras tetap stabil.

Baca Juga: Harga Tinggi dan Pasokan Langka, Stok Beras Bulog Menipis

Buwas menekankan, komoditas beras merupakan pangan pokok yang paling berkontribusi terhadap terjadinya inflasi pangan apabila harganya melonjak.

"Oleh karena itu Bulog memiliki tugas untuk menstabilkan harga beras guna menekan inflasi pangan yang akan berimbas pada angka inflasi nasional, ujar Buwas.

Ia mengakui saat ini Bulog mengalami kendala dalam penyerapan beras dalam negeri, karena ketersediaan yang rendah di tingkat produsen, dan juga harga beras atau gabah melonjak tinggi.

"Selain ada anomali cuaca, kita harus sadari kita tidak bisa pastikan hasil panen sesuai dengan fakta di lapangan, pasti produktivitas gabah pasti turun. Karena di beberapa wilayah, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung juga terendam banjir sawah yang sudah mau panen, sehingga akan mempengaruhi jumlah yang akan panen," terangnya.

Selain itu, Buwas mengatakan bahwa Bulog tidak bisa terus menerus membeli beras di tingkat produsen dengan harga yang tinggi mengikuti mekanisme pasar karena akan menyebabkan inflasi.

Oleh karena itu menurutnya perlu dilakukan langkah alternatif dengan segera untuk memenuhi target stok CBP 1,2 juta ton pada akhir tahun.