Minta Pemerintah dan DPR Restui Skema No Work No Pay, Pengusaha: Bisa Kurangi PHK

Baca Juga: Menaker: UMP 2023 Lebih Tinggi dari Tahun Ini, Berdasarkan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Selama ini, sektor alas kaki dan garmen banyak mengekspor produknya ke Eropa dan Amerika Serikat. Sedangkan perekonomian dua wilayah itu sedang melemah imbas Perang Rusia-Ukraina, krisis energi, dan naiknya biaya hidup. 

"Ada komoditas garmen dan sepatu itu karena permintaan dunia khususnya pasar Eropa dan Amerika menurun sekali, sehingga sepatu itu ordernya menurun sekali rata rata 50 persen, garmen rata rata 30 persen. Jadi pabrik-pabrik ini mengalami masalah sekarang dan ada ancaman PHK juga," kata Anton saat dihubungi Kompas TV, Rabu (26/10/2022).

Anton menjelaskan, jika orderan menurun, otomatis perusahaan sangat kesulitan membayar gaji karyawan. Ia memprediksi sepinya orderan alas kaki dan garmen juga berlanjut hingga 2023. 

Hal itu seiring ramalan banyak pihak, akan resesi ekonomi yang melanda banyak negara dunia tahun depan.

"Garmen dan sepatu ini diprediksi sampai akhir 2023, akhir tahun depan, karena orderannya itu," ujar Anton. 

Baca Juga: Salah Pecat Karyawan, Ini Sederet Kebijakan Kontroversial Elon Musk di Twitter

Anton mengakui, apa yang dialami sektor-sektor tersebut adalah risiko bisnis seperti yang dialami startup dan sektor teknologi. Sedangkan banyak juga sektor lain yang  justru mendapat berkah dari ketidakpastian kondisi global. Seperti sektor komoditas. 

"Saya kira itupun yang dialami oleh startup dan lain-lain, karena risiko bisnis. Itu situasi memang, tidak bisa kita generalisasi seakan-akan semua bermasalah ya, ada juga yang baik dan ada yang belum beruntung karena situasi dunia," ungkap Anton. 

Anton menyuarakan permintaan pelaku bisnis alas kaki dan garmen. Mereka mengaku kondisinya semakin tertekan karena banyak produk selundupan, yang membuat produk mereka makin ditinggalkan konsumen dalam negeri. 

Mereka juga meminta pemerintah membuat aturan soal pengurangan jam kerja pada pekerja garmen dan alas kaki. 

"Makanya kalau dari garmen mereka minta penyelundupan itu diberantas, seperti banyak pakaian bekas yang masuk, faktanya ada dan banyak di pasar. Itu kan tugas pemerintah memberantas," tutur Anton. 

"Kita tidak mungkin terus menerus mempertahankan pekerja saat nggak ada orderan atau nggak ada kerjaan. Untuk mengurangi masalah PHK, kepada pemerintah kita meminta ada satu kebijakan untuk mengurangi jam kerja ada payung hukum untuk itulah. Tetapi sistemnya no work no pay," ujarnya.