Survei Charta Politika: Mayoritas Warga Tak Setuju Harga BBM Naik

JAKARTA, KOMPAS.TV - Hasil survei Charta Politika menunjukkan mayoritas atau sebanyak 69 persen responden tidak setuju dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Temuan ini disampaikan Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya dalam rilisnya secara daring, Kamis (22/9/2022) yang juga dipantau KOMPAS.TV. 

"Mayoritas, 69 persen menyatakan tidak setuju dan hanya 22 persen menyatakan setuju," kata Yunarto.

Dari survei itu, dinyatakan mayoritas responden tidak setuju alasan pemerintah menaikkan harga BBM ialah demi mengurangi beban keuangan negara karena kondisi ekonomi global telah menyebabkan harga minyak dunia naik dan mengakibatkan beban keuangan negara untuk subsidi BBM tinggi.

Meski demikian, Yunarto menyebut 51,4 persen dari 69 persen responden yang tidak setuju dengan kenaikan harga BBM, mengaku hanya diam saja terkait kebijakan tersebut.

"Walaupun menolak, 51.4 persen dari 69 persen responden tersebut merespons menyatakan diam saja, memilih menerima kebijakan yang ada," ujarnya.

Sedangkan 17,8 persen responden, lanjut dia, memilih ikut melakukan demonstrasi untuk menentang kebijakan kenaikan harga BBM.

Bersamaan dengan itu, hasil survei menyatakan bahwa mayoritas responden sepakat pemerintah memberikan bantalan sosial (bansos) dengan anggaran sebesar Rp24,17 triliun. Ada 51,5 persen responden yang setuju dan 37 persen menyatakan tidak setuju.

Baca Juga: 3 Besar Elektabilitas Capres 2024 Survei Charta Politika: Ganjar Teratas, Disusul Prabowo dan Anies

Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Menurun

Kenaikan harga BBM juga berimbas dengan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Berdasarkan hasil survei Charta Politika, tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi berada pada angka 63,5 persen. 

Jika dilihat dari tren, Yunarto menyebut terdapat penurunan tingkat kepuasan kinerja Pemerintah dibandingkan survei pada bulan Juni.

Di mana, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah pada Juni lalu berada di angka 68,4 persen.

"Artinya, turun sekitar 4,9 persen dibandingkan dengan situasi sebelum," ujarnya.

 

unarto mengatakan, angka kepuasan tersebut, yakni 63,5 persen memang masih tergolong rapor biru, namun penurunannya sudah menyalakan lampu kuning bagi pemerintah.

“Memang terjadi penurunan dan menurut saya juga lampu kuning bagi pemerintah," ujarnya.

"Artinya ada beberapa hal yang harus tersosialisasi dengan baik sesuai dengan argumentasi yang diberikan pemerintah. Namun di sisi lain memang masih bisa dikatakan rapor biru,” ujarnya.

Sebagai informasi, survei tersebut dilakukan pada tanggal 6 – 13 September 2022, melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur.

Jumlah sampel sebanyak 1220 responden, yang tersebar di 34 Provinsi.

Sementara metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error ±(2.82 persen) pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca Juga: Survei Charta Politika Sebut Kepercayaan Publik ke Polri Anjlok ke 55 Persen: Dapat Rapor Merah