Sri Mulyani Godok Skema Baru Lembur PNS, Karena Sering Rapat Online Sampai Malam

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pemerintah sedang menyiapkan skema baru pemberian insentif lembur bagi pegawai negeri sipil (PNS) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, skema baru itu diperlukan karena adanya pola kerja baru selama pandemi COVID-19.

Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja dengan  Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan, Senin (5/9/2022).

"Bisnis proses dan cara kerja sangat penting untuk diubah. Pola kerja baru dari Kemenkeu ini terlihat dari mulai ruang kerja yang sekarang didesain digital," kata Sri Mulyani seperti dikutip dari Antara, Selasa (6/9/2022).

Ia menjelaskan, selama pandemi jam kerja para pegawai Kemenkeu lebih fleksibel. Yakni yang awalnya berlangsung mulai 07.30 sampai 17.00 saat ini bahkan bisa hingga 23.00.

Baca Juga: Di Sidang Paripurna, Fraksi Demokrat Ingatkan Gaji PNS Tidak Naik Selama 3 Tahun

Jam kerja yang lebih panjang itu terjadi lantaran banyak rapat yang dilakukan pada malam hari sehingga para pegawai Kemenkeu perlu menambah jam kerjanya.

Meski pegawai melakukan rapat atau lembur secara online namun hal tersebut tetap akan mempengaruhi Kemenkeu dalam mendesain pemberian reward maupun punishment.

"Kita sekarang bisa rapat malam hari sesudah makan malam masing-masing dari rumah jadi jam kerja menjadi lebih lama. Meski memang kelihatannya aktivitas fisiknya tidak seperti dulu," tutur Bendahara Negara itu.

"Hal-hal seperti ini akan memunculkan pemikiran bagaimana sistem insentif yang harus kita desain dengan adanya perubahan flexible working hour dan working places," tambahnya.

Ia menyampaikan, Kemenkeu juga sudah membuat berbagai reformasi untuk mendukung work-life balance dari para pegawai di lingkungannya.

Baca Juga: Jokowi Teken Perpres Naikkan Tukin PNS BKN, Tertinggi Rp33 Juta

Di antaranya adalah dengan membangun satellite office sehingga karyawan bisa bekerja tanpa harus datang ke kantor masing-masing.

Satellite office ini telah tersedia di Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Banten, Kompleks PKN STAN di Tangerang Selatan sekaligus Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Bekasi.

"Artinya karyawan kita (yang tinggal) di sub urban bisa bekerja di satellite office. Ini sangat mengurangi traffic mereka dan dari sisi work-life balance juga lebih baik," ujarnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu melanjutkan, implementasi pola kerja baru tersebut bisa membuat anggaran Kemenkeu lebih efisien.

“Pandemi membuat kita makin cepat bertransformasi. Jadi new ways of working ini sekarang sudah menjadi pakem yang kami kerjakan,” ucap Sri Mulyani.

Baca Juga: Kemenkeu Mau Ubah Skema Dana Pensiun PNS, Uang Dikumpulkan Sejak Mulai Kerja

New Ways of Working (NWOW) merupakan salah satu adaptasi pola kerja baru di Kemenkeu yaitu pegawai dapat bekerja lebih fleksibel dengan tetap menjaga kinerja dan pelaksanaan tugas melalui beberapa penerapan kebijakan.

Kebijakan itu meliputi hybrid working, activity-based workplace, co-working space dan satelite office.

Sri Mulyani menyebut, beragam pola kerja baru di atas telah membuat pihaknya berhemat hingga Rp618,81 miliar karena penurunan belanja birokrasi di Tahun Anggaran 2022, dibandingkan sebelum pandemi COVID-19 pada 2019.

Kemudian efisiensi Rp161,7 miliar karena implementasi kebijakan meeting atau rapat secara daring dan hybrid yang tidak perlu menyediakan konsumsi.

Selanjutnya, implementasi aplikasi naskah dinas secara elektronik juga menciptakan efisiensi anggaran hingga Rp132,72 miliar karena belanja alat tulis kantor hingga supplies.

Baca Juga: BKN Sebut Jumlah PNS Akan Turun Drastis, Kalah Banyak dari PPPK

Selain itu, kebijakan konsolidasi pengadaan laptop di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah menghasilkan efisiensi anggaran mencapai Rp140,83 miliar.

“Dulu setiap unit, direktur atau bagian beli laptop sendiri-sendiri sehingga laptop-nya bisa nano-nano, berbagai macam warna dan merek dan software. Sekarang lebih tersentralisasi,” ungkapnya.

Berikutnya, penerapan ruang kerja masa depan (RKMD) yang berupa activity based workplace, satelite office, flexible working space dan flexible working arangement berdampak kepada turunnya alokasi sewa kantor sehingga terjadi efisiensi sebesar Rp14,35 miliar.

Implementasi shared service sentralisasi gaji yaitu pembayaran belanja pegawai terpusat turut memberi efisiensi terhadap pengeluaran Kemenkeu sebesar Rp9,46 miliar.

“Dulu masing-masing unit Eselon I membayar gaji dan menimbulkan belanja pegawai ada lebih dari 500 pegawai hanya mengurus gaji. Ini sekarang turun hanya 25 pegawai,” jelasnya.

Baca Juga: Harga Minyak Sulit Diprediksi dengan Pasti, Sri Mulyani: Sudah Jadi Alat Perang

Terakhir yakni penggunaan collaborative tools atau aplikasi pendukung pekerjaan secara kolaboratif terpusat menghasilkan efisiensi dari selisih harga kontrak dengan harga yang terpublikasi pada e-catalog LKPP mencapai Rp290 miliar.

“Dulu naskah dinas harus jalan-jalan ke berbagai pihak stakeholder karena harus dikonsultasikan. Sekarang mereka bisa dengan tools. Kita bekerja sama dengan satu naskah dinas secara sangat efisien,” katanya.