Utang Luar Negeri Indonesia Turun Jadi Rp5.883,8 T Per Juni 2022

JAKARTA, KOMPAS.TV- Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia di triwulan II 2022 sebesar 403 miliar dollar AS atau setara Rp5.883,8 triliun (asumsi kurs Rp14.600). Jumlah itu menurun 0,9 persen dibanding triwulan I 2022 yang sebesar 412,6 miliar dolar AS. 

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, secara tahunan ULN juga turun 3,4 persen.

Ia menjelaskan, dari total ULN Indonesia, posisi ULN pemerintah pada triwulan II 2022 sebesar 187,3 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada triwulan sebelumnya sebesar 196,2 miliar dolar AS.

Secara tahunan, ULN pemerintah turun 6,6 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya atau year on year (yoy).

"Penurunan posisi ULN pemerintah antara lain karena adanya pelunasan pinjaman bilateral, komersial, dan multilateral yang jatuh tempo selama periode April hingga Juni 2022. Pelunasan Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang jatuh tempo juga turut mendukung penurunan ULN pemerintah di triwulan laporan," jelas ErwinErwin seperti dikutip dari laman resmi BI, Senin (15/8/2022).

Baca Juga: Waspada Ketegangan China-Taiwan, BPS Sebut Pasokan Komoditas Ini Terancam Jika Keduanya Perang

Volatilitas di pasar keuangan global yang cenderung tinggi juga berpengaruh pada perpindahan investasi SBN domestik ke instrumen lain, sehingga mengurangi porsi kepemilikan investor nonresiden pada SBN domestik.

Penarikan ULN pada triwulan II 2022 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah, termasuk penanganan COVID-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel.

Kemudian dukungan ULN pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas pada triwulan II 2022 antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,6 persen dari total ULN pemerintah), sektor jasa pendidikan (16,6 persen), serta sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,1 persen).

Kemudian, untuk sektor konstruksi (14,2 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (11,7 persen).

Baca Juga: Besok Presiden Jokowi Sampaikan RAPBN 2023 ke DPR, Gaji PNS Naik?

"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,7 persen dari total ULN pemerintah," ujar Erwin.

ULN swasta juga menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Posisi ULN swasta pada triwulan II 2022 tercatat sebesar 207,1 miliar dolar AS, sedikit turun dari 207,4 miliar dolar AS pada triwulan I 2022.

Secara tahunan, ULN swasta turun 1,1 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan penurunan pada triwulan sebelumnya sebesar 1,5 persen (yoy). 

Perkembangan tersebut disebabkan oleh ULN lembaga keuangan yang turun 0,2 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang turun 5 persen  (yoy). Adapun ULN perusahaan bukan lembaga keuangan juga turun sebesar 1,3 persen (yoy), lebih dalam dari penurunan pada triwulan sebelumnya sebesar 0,5 persen (yoy).

Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan dengan pangsa mencapai 77,3 persen dari total ULN swasta.

Baca Juga: Harga Minyak Naik, Saudi Aramco Cuan Rp706 T Hanya dalam 3 Bulan

ULN tersebut tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,5 persen terhadap total ULN swasta.

"ULN Indonesia pada triwulan II-2022 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 31,8 persen, menurun dibandingkan dengan rasio pada triwulan sebelumnya sebesar 33,8 persen," tutur Erwin.

Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh dominasi ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 86,7 persen dari total ULN. Dalam menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.