Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Cuan Besar Saat Krisis Energi, Sekjen PBB Minta Perusahaan Migas Dikenai Pajak Tambahan

Kompas.tv - 4 Agustus 2022, 13:22 WIB
cuan-besar-saat-krisis-energi-sekjen-pbb-minta-perusahaan-migas-dikenai-pajak-tambahan
Sekjen PBB Antonio Guterres (Sumber: Kompas.tv/Ant)
Penulis : Dina Karina | Editor : Purwanto

"Setiap negara adalah bagian dari krisis energi ini, dan semua negara memperhatikan apa yang dilakukan orang lain. Tidak ada tempat untuk kemunafikan," ucapnya.

Ia juga menyoroti kontradiksi yang dilakukan oleh negara maju. Sejumlah negara maju mendesak negara berkembang untuk berinvestasi pada energi hijau.

Namun saat krisis energi, negara maju itu juga mensubsidi BBM fosil dan membuka kembali pembangkit listrik tenaga batu bara.

"Jika kebijakan itu dijalankan, kebijakan semacam itu harus benar-benar terikat waktu dan ditargetkan, untuk meringankan beban mereka yang miskin energi dan yang paling rentan, selama transisi secepat mungkin ke energi terbarukan." tutur Guterres.

Baca Juga: Petronas Cuan Lebih Gede dari Pertamina, Erick Thohir: Tidak Bisa Dibandingkan

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB Rebeca Grynspan, memperingatkan kemungkinan perebutan bahan bakar akibat krisis energi. Seperti halnya perebutan vaksin saat pandemi Covid.

“Keputusan negara-negara yang paling banyak mengkonsumsi energi memiliki implikasi global bagi seluruh dunia, dan terutama bagi negara-negara terkecil dan termiskin yang memiliki pengaruh kecil di pasar-pasar ini," terang Grynspan.

"Setelah dua tahun pandemi yang ditandai dengan ketidaksetaraan ekstrem, terutama dalam vaksin, dunia tidak mampu lagi melakukan perebutan, kali ini pada bahan bakar," lanjutnya.

Baca Juga: Setelah NPWP, Pemerintah Berencana Integrasikan NIK dengan Nomor Induk Berusaha

Dalam sebulan, musim panas akan berakhir, dan dunia akan memasuki musim puncak permintaan energi, yaitu musim dingin di belahan bumi utara. Saat bulan-bulan yang lebih dingin semakin dekat, tekanan yang dirasakan pemerintah hari ini akan menjadi lebih buruk.

"Satu-satunya cara untuk mengurangi tekanan ini adalah dengan bekerja sama -- dengan menghindari perebutan bahan bakar, dengan melindungi mereka yang rentan dari kemiskinan energi, dengan mengelola permintaan dengan cara yang adil dan merata, dan dengan menginvestasikan dan menggandakan energi. transisi," ujarnya menandaskan.




Sumber : Antara




BERITA LAINNYA



FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x