Cuan Besar Saat Krisis Energi, Sekjen PBB Minta Perusahaan Migas Dikenai Pajak Tambahan

JAKARTA, KOMPAS.TV- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyarankan negara-negara menarik pajak atas "keuntungan tak terduga" dari perusahaan minyak dan gas.

Pasalnya, sebuah kondisi yang kontras terjadi di tengah krisis energi yang melanda dunia. Saat warga miskin dan kelompok masyarakat lainnya kesulitan akibat naiknya harga energi, perusahaan migas menikmati keuntungan besar.

Guterres mengatakan, hasil pajak tersebut bisa digunakan untuk membantu kelompok masyarakat rentan yang terdampak kenaikan harga BBM.

"Tidak bermoral bagi perusahaan minyak dan gas untuk membuat rekor keuntungan dari krisis energi ini di belakang orang-orang dan komunitas termiskin dan dengan biaya besar bagi iklim," kata Guterres seperti dikutip dari Antara, Kamis (4/8/2022).

Baca Juga: Buntut Pelosi ke Taiwan, China Jatuhkan Sanksi Larang Ekspor Buah Hingga Pasir

Ia menyebut, total laba yang diraih sejumlah perusahaan migas terbesar di dunia, mencapai 100 miliar dolar AS pada kuartal I-2022.

"Saya mendesak semua pemerintah untuk mengenakan pajak atas keuntungan yang berlebihan ini dan menggunakan dana tersebut untuk mendukung orang-orang yang paling rentan melalui masa-masa sulit ini," ujar Guterres.

"Dan saya mendesak orang-orang di mana pun untuk mengirim pesan yang jelas kepada industri bahan bakar fosil dan pemodal mereka bahwa keserakahan yang mengerikan ini menghukum orang-orang yang paling miskin dan paling rentan, sambil menghancurkan satu-satunya rumah kita bersama, planet ini." sambungnya.

Di sisi lain, Guterres menyerukan negara-negara mulai menghemat energi, terutama negara maju.

Baca Juga: Kendalikan Pasokan, Malaysia Batasi Harga Minyak Goreng Kemasan 5kg Jadi Rp115.838