Motor 250 cc dan Mobil 2.000 cc ke Atas Akan Dilarang Isi Pertalite Meski Pakai MyPertamina

JAKARTA, KOMPAS.TV - Mobil mewah dengan spesifikasi Cubicle Centimeter (CC) di atas 2.000 akan dilarang menggunakan Pertalite. Hal itu akan dicantumkan dalam Revisi Peraturan Presidewn (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, yang saat ini masih menunggu untuk diterbitkan.

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman mengungkapkan, untuk kendaraan roda empat, kajian dilakukan pada kendaraan di atas 2.000 cc. 

"Sementara hasil kajiannya begitu (untuk kendaraan di atas 2.000 cc)," kata Saleh seperti dikutip dari Kontan.co.id, Rabu (29/6/2022).

"Kita tunggu revisi Perpresnya," ujarnya.

Sedangkan untuk kendaraan roda dua, kajian dilakukan untuk sepeda motor di atas 250 cc. Jika revisi Perpres itu diterbitkan, maka pengguna mobil 2.000 cc ke atas tidak akan bisa membeli Pertalite lagi meski menggunakan aplikasi MyPertamina. 

Baca Juga: Deputi Luhut Tanggapi Kritik soal Beli Migor Pakai PeduliLindungi Sulitkan Rakyat

Pasalnya, sistem akan secara otomatis menolak saat pengendara mengisi data kendaraannya ke aplikasi tersebut. Pembataan kategori pengguna Pertalite diperlukan, agar kuota subsidi yang dianggarkan pemerintah tidak tekor terlalu banyak.

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Hageng Nugroho mengatakan, dari kuota 23,05 juta kiloliter, konsumsi pertalite sudah mencapai 80 persen pada Mei 2022. Sementara konsumsi solar subsidi mencapai 93 persen dari total kuota 15,10 juta kiloliter.

Saat ini, segmen penerima solar subsidi sudah diatur sehingga penyalurannya lebih tepat sasaran. Sedangkan segmentasi pengguna Pertalite masih terlalu luas.

“Oleh sebab itu perlu diatur yang bisa mengonsumsi pertalite. Misalnya apakah mobil mewah masih boleh? Padahal mereka mampu beli yang non-subsidi,” ujar Hageng dalam keterangan resminya.

Baca Juga: KSP: Jika Pembelian BBM Subsidi Tak Dibatasi, Ketahanan Energi Terganggu

Sedangkan untuk kategori konsumen pengguna solar bersubsidi atau biosolar, masih mengacu pada Perpres No 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Yaitu:

1. Transportasi Darat

Kendaraan pribadi

Kendaraan umum plat kuning

Kendaraan angkutan barang (kecuali untuk pengangkut hasil pertambangan dan perkebuan dengan roda > 6)

Mobil layanan umum : Ambulance, Mobile Jenazah, Sambah dan Pemadam Kebakaran

2. Transportasi Air

Transportasi Air dengan Motor Tempel, ASDP, Transportasi Laut Berbendera Indonesia, Kapal Pelayaran Rakyat/Perintis, dengan verifikasi dan rekomendasi Kepala SKPD / Quota oleh Badan Pengatur.

Usaha Perikanan

Nelayan dengan kapal ≤ 30 GT yang terdaftar di kementerian kelautan dan perikanan, verifikasi dan rekomendasi SKPD.

Pembudi daya ikan skala kecil dengan verifikasi dan rekomendasi SKPD.

3. Usaha Pertanian

Petani/kelompok tani/usaha pelayanan jasa alat mesin pertanian dengan luas tanah ≤ 2 ha → SKPD.

Baca Juga: Bayar Pajak Kendaraan Kini Bisa Pakai BukaLapak, Bisa Digunakan di 13 Provinsi

4. Layanan Umum/ Pemerintah

Krematorium dan tempat ibadah untuk kegiatan penerangan sesuai dengan verifikasi dan rekomendasi SKPD.

Panti asuhan dan Panti Jompo untuk penerangan sesuai dengan verifikasi dan rekomendasi SKPD • Rumah sakit type C & D.

5. Usaha Mikro / UMKM

Usaha Mikro / UMKM / Home Industry dengan verifikasi dan rekomendasi SKPD.