JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan, sudah mengetahui penyebab harga minyak goreng curah tinggi dan pasokannya tidak stabil di pasaran.
Menurut mendag yang baru dilantik Presiden Jokowi beberapa hari lalu itu, masalah minyak goreng curah disebabkan oleh keterlambatan pemerintah dalam mengisi stok minyak sawit mentah data CPO di dalam negeri.
Zulhas dengan tegas mengatakan, tidak ada keterlibatan mafia dalam soal minyak goreng curah. Ia bahkan berani menyebut, urusan minyak goreng curah akan beres dalam 1 bulan.
"Saya (tahu) sekarang mengapa minyak di pasar-pasar itu mahal. Saya sudah tahu sebab-sebabnya. Sudah kita perbaiki, sudah ada jalan keluarnya. Sebulan, dua bulan beres insyaallah," kata Zulhas seperti diberitakan Kompas TV sebelumnya.
"Saya kira tidak mafia. Ini kan ada kenaikan harga booming. Teman-teman (yang) punya CPO langsung jual cepat. Nah, ada keterlambatan kita antisipasi, kemudian dia mau dilonggarkan. Lalu kurang CPO-nya. Terlambat gitu," ujarnya.
Baca Juga: Kasus Mafia Minyak Goreng Turunkan Kepercayaan Publik terhadap Penegakan Hukum Pemerintah
Apakah mendag baru bisa menepati janjinya? Membuat harga minyak goreng curah turun menjadi Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kg, sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Serta, menjamin pasokan nya selalu tersedia di pasaran.
Faktanya, harga minyak goreng curah di Jakarta memang mulai turun. Mengutip data dari Info Pangan Jakarta, harga rata-rata minyak goreng curah di Jakarta pada Selasa (21/6/2022) adalah sebesar Rp 15.951/kg.
Harga tertinggi berada di Pasar Paseban Jakarta Pusat sebesar Rp 18.000/kg. Sedangkan harga terendah berada di Pasar Pademangan Timur sebesar Rp 15.000/kg.
Namun untuk harga rata-rata nasiona minyak goreng curah, Pusat Harga Pangan Strategis Nasional mencatat masih berada di Rp18.050 per kg. Angka itu belum beranjak jauh dari level Rp18.100 per kg pada 14 Juni atau sepekan lalu.
Baca Juga: Jokowi Ungkap Mendag Baru Janjikan Masalah Minyak Goreng Selesai 1 Bulan, Mampukah Zulkifli Hasan?
Kenaikan harga CPO dan berimbas pada naiknya harga minyak goreng semua jenis sebenarnya sudah terjadi sejak awal tahun lalu. Pemerintah sempat mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mengatasinya, namun sejauh ini tidak ada yang berhasil.
Akhirnya, pemerintah menyerahkan harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium pada mekanisme pasar. Kini, pemerintah masih punya PR dengan masalah minyak goreng curah.
Penanganan yang berkepanjangan ini bahkan hingga menyebabkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin menurun. Seperti yang ditunjukkan oleh Survei Litbang Kompas.
Peneliti Litbang Kompas, Andreas Yoga Prasetyo mengemukakan, penurunan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi pada survei periode Juni 2022 cukup dalam, yaitu 14 persen, jika dibandingkan periode sebelumnya pada Januari 2022.
Baca Juga: Zulhas Janji 1-2 Bulan Masalah Minyak Goreng Beres, Sebut Telah Temukan Penyebab Harga Mahal
"Jika dilihat lebih spesifik, kinerja bidang ekonomi yang menyebabkan penurunan kepuasan paling besar adalah aspek pengendalian harga-harga barang dan jasa," ungkap Yoga dalam diskusi bertajuk Alarm Kinerja Pemerintah yang diadakan Kompas Data di Twitter Spaces, Senin (20/6/2022) malam.
Selain bidang ekonomi, yang mengalami penurunan cukup tajam adalah bidang penegakan hukum. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Amin di bidang penegakan hukum sebesar 57,5 persen.
"Angka ini menunjukkan penurunan yang cukup tajam, yakni 8,4 persen dibanding survei Januari 2022," ujar Yoga.
Ia menambahkan, dalam rentang waktu 1,5 tahun terakhir, capaian pemerintah di bidang penegakan hukum juga yang paling rendah.
Baca Juga: Target Mendag, Tak Sampai 6 Bulan Masalah Minyak Goreng Kemasan Sederhana Rp 14 Ribu Selesai
"Yang paling signifikan, terlihat dari aspek pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, dengan tingkat kepuasan tersisa 50 persen," kata Yoga.
Ia menjelaskan, angka tersebut turun 13 persen dibandingkan capaian pada survei Januari lalu.
"Tingginya penurunan di aspek pemberantasan korupsi ini tidak lepas dari isu yang mengiringinya, ketika terungkap kasus mafia minyak goreng yang menjerat pejabat di tubuh Kementerian Perdagangan," ujarnya.
Yoga mengatakan, kasus mafia minyak goreng menimbulkan gejolak di kalangan masyarakat. Menurutnya, sampai sekarang masyarakat masih mengeluhkan harga minyak goreng mahal.
"Kira-kira itu yang menjadi salah satu penyebab ekonomi banyak disorot pada survei kali ini," kata Yoga.
Sumber :
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.