Luhut Teken Surat Audit Perusahaan Sawit dan Minyak Goreng Hari Ini

KARAWANG, KOMPAS.TV - Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, telah menandatangani surat perintah audit terhadap perusahaan kelapa sawit dan minyak goreng. Dengan ditekennya surat tersebut, audit akan segera dimulai.

"Iya, akan mulai. Hari ini akan saya tanda tangan, nanti BPKP mulai audit," kata Luhut kepada wartawan usai peresmian investasi PT Nestle Indonesia di Karawang, Jawa Barat, Selasa (7/6/2022).

Luhut menyampaikan, pasokan dan harga minyak goreng curah kini sudah mulai membaik. Pihaknya juga masih akan terus memantau distribusi minyak goreng di sejumlah daerah dalam waktu dekat, Semarang dan Surabaya.

"Masih ada yang tersekat akibat sudah sekian lama. Nanti juga saya ke Surabaya, saya agak banyak keliling," ujarnya.

Baca Juga: Luhut Sebut Harga dan Stok Minyak Goreng Curah Akan Membaik dalam 3 Minggu

Sepekan setelah larangan ekspor CPO dicabit, Luhut berharap harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit di tingkat petani bisa segera membaik.

"Suplai sudah makin oke, kalau ini biaya keluarnya hari ini keluar, flush out-nya selesai, saya kira harga petani akan naik sampai lebih dari Rp2.500 per kilogram. Sekarang masih Rp1.500an, kita berharap nanti mungkin satu, dua minggu ke depan sudah akan naik ke Rp2.500," tuturnya.

Sebelumnya, Luhut menyatakan akan turut membenahi sektor hulu industri minyak goreng seiring dengan tugas baru yang diberikan Presiden Jokowi.

Luhut memang diminta Jokowi untuk menyelesaikan masalah distribusi minyak goreng curah di Jawa dan Bali.

Baca Juga: Luhut Ajak Pengusaha Belanda Berinvestasi di IKN

"Begitu Presiden minta saya manage minyak goreng, orang pikir hanya minyak goreng. Tidak. Saya sampai ke hulunya," kata Luhut dalam Seminar Nasional Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL) yang disiarkan lewat  YouTube STTAL, Rabu (25/5/2022).

Ia mengatakan, akan mengupayakan audit pada perusahaan perkebunan kelapa sawit harus diaudit. Tujuannya, untuk mengetahui dan memverifikasi data mengenai perusahaan kelapa sawit. Seperti luas lahan kebunnya, struktur perusahaan, hingga keberadaan kantor pusat perusahaannya.

"Semua ini kelapa sawit harus kita audit sebenarnya supaya tahu luas berapa, plasma berapa, yield berapa, produksi berapa, dan kemudian di mana headquarters-nya," sebut Luhut.

Audit diperlukan, karena ternyata masih banyak perusahaan kelapa sawit yang punya kantor pusat di luar negeri, bukan di Indonesia. Hal itu menyebabkan Indonesia kehilangan potensi pendapatan pajak.

Baca Juga: Soal Wacana Harga Baru Tiket Candi Borobudur, Menko Marves Luhut: Atas Saran UNESCO & Pakar

Sehingga, ia menginginkan agar ada payung n hukum yang mewajibkan kantor pusat atau headqurters perusahaan kepala sawit dan minyak goreng agar punya kantor pusat di Indonesia.

"Saya lapor pak Presiden, pak headquarters-nya harus pindah semua ke sini (Indonesia). Bayangkan dia punya ada 300-600 hektare, headquarters di luar negeri dan bayar pajak di luar negeri," tutur Luhut.

"Not gonna happen! You have to move your headquarters to Indonesia," sambungnya.

Terkait audit perusahaan kelapa sawit ini juga pernah diucapkan Luhut pada Selasa (24/5) kemarin. Menurutnya, langkah ini pertama kali dilakukan dalam sejarah bangsa Indonesia.

"Nanti kami audit juga semua (perusahaan) kelapa sawit yang belum pernah sepanjang sejarah kita lakukan, luasnya berapa, suratnya, HGU-nya (Hak Guna Usaha), HPL (Hak Pengelolaan), statusnya supaya jelas," ucap Luhut kepada wartawan di Jakarta Convention Center.