Penyakit PMK Merebak, DPR Minta Kementan Cari Vaksin Ke Perancis, Malaysia, Vietnam, dan Australia

JAKARTA, KOMPAS.TV- Kementerian Pertanian akan mengimpor vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) dari Prancis sebanyak 3 juta dosis. Namun, untuk tahap awal rencananya akan mengimpor sebanyak 1 juta dosis.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) Nasrullah dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Kamis (2/6/2022), yang disiarkan secara virtual. 

“Kita menyiapkan untuk 1 juta (dosis),” kata Nasrullah. 

Pihaknya juga sudah melakukan kunjungan kerja ke Brasil untuk bekerjasama terkait pengalaman dalam penanggulangan PMK. Namun, DPR meragukan langkah yang sudah dilakukan Kementan tersebut. 

Apalagi, pada awal bulan Juli 2022 ada perayaan Iduladha yang membutuhkan pasokan daging. Ditambah Gubernur Jawa Timur menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada seluruh wilayah kabupaten/ kota Jawa Timur.

Baca Juga: PMK Merebak, Pedagang Hewan Kurban Kesulitan Mendapatkan SKKH

Namun Ketua Komisi IV Sudin meragukan pasokan hewan mencukupi untuk Iduladha dalam kondisi seperti ini. 

 "Saya yakin nggak cukup untuk Idul kurban (Iduladha) nanti. Saya ingin menanyakan kepada Dirjen PKH (Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan), apa hasil kunjungan ke Brasil kemarin?,"  tanya Ketua Komisi IV DPR Sudin dalam rapat. 

Ia mengatakan, belum ada kesepakatan penjualan vaksin dari Perancis. Selain itu, jika hanya membeli vaksin PMK sebanyak 3 juta dosis maka tidak cukup untuk memvaksinasi populasi hewan ternak yang jumlahnya sekitar 18 juta ekor.

Ia pun meminta, jika pembelian vaksin tidak bisa dari Prancis, maka dapat dilakukan pembelian vaksin dari Malaysia, Vietnam atau Australia.   

“Setahu saya you belum ada deal dengan Perancis untuk pembelian 3 juta. Jujur saja. Kalau memang nggak bisa di Prancis, di Malaysia ada nggak? Ada. Di Vietnam ada? Ada. Australia siap membantu. Gitu loh maksud saya. Jangan bilang beli di Prancis, wong Perancis belum jual kok," tegasnya. 

Sudin juga meminta agar Kementan terbuka terkait penanganan PMK. Karena kondisi saat ini sudah mengkhawatirkan. Jika Kementan tidak punya anggaran untuk membeli vaksin, maka segera melakukan refocusing anggaran.

Baca Juga: Cara Mencegah Virus PMK pada Hewan Ternak Sapi dan Kambing

"Kan saya bilang kalau memang nggak ada anggaran, mumpung lagi raker ya refocusing. Anda kalah dengan Biofarma, sudah ke Brasil sebelum Anda. Jangan sampai ini komersial vaksin PMK, saya nggak mau. Saya setuju kalau refocusing kalau Anda jujur nggak ada anggaran," terang Sudin. 

Sudin juga meminta agar pemerintah tetap menyiapkan kompensasi untuk peternak. Ia menyarankan sapi yang telah terkena penyakit PMK segera dimusnahkan dan pemerintah mengganti rugi atas sapi yang dimusnahkan tersebut. 

Komisi IV DPR juga meminta pemerintah mengevaluasi importasi daging sapi/kerbau dari negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku (PMK).

“Sapi perah udah anjlok produksinya 50 persen. Saya inginkan ayo kita sama-sama bagaimana solusinya," ucapnya.

Berdasarkan data Kementan, wabah PMK sudah menyebar ke 17 provinsi dan menjangkiti sekitar 40.000 hewan ternak. Namun, Kementan mengklaim wabah PMK sudah cukup terkendali lantaran banyak hewan ternak yang sembuh.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan bahwa jumlah kesembuhan PMK naik. 

 “Memang sebarannya bertambah, tapi jumlah kesembuhan sangat naik, jumlah kematian juga turun. Kami akan sajikan datanya. Total saat ini sekitar 40.000 [hewan ternak] saja dibandingkan dari jumlah ternak 17 provinsi sekitar 30 juta ternak. Kita sudah isolasi. Langkahnya jelas," ucap Mentan Syahrul Yasin Limpo dalam rapat.