Seperti diketahui, pemerintah akan menggunakan sebagian dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN 2022) untuk pembangunan IKN.
Padahal, dana PEN awalnya dianggarkan untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dari pandemi.
Biaya untuk pembangunan IKN adalah sebesar Rp466 triliun. Diperkirakan 20 persennya atau Rp90 triliun berasal dari APBN.
Sisanya, sebesar Rp252,5 triliun berasal dari kerja sama pemerintah dan badan usaha.
Kemudian, sekitar Rp123,2 triliun dianggarkan melalui pendanaan skema swasta atau badan usaha milik negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Sedangkan dana PEN 2022 adalah sebesar Rp451 triliun yang sudah dianggap di APBN tahun ini.
Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan menyeleksi proyek mana saja di IKN yang bisa menggunakan dana PEN.
Baca Juga: Sebagian ASN Ikut Pindah ke IKN Baru, Sri Mulyani Mulai Pikirkan Tunjangan Tambahan
Ia menegaskan, meski dana PEN sebagian digunakan untuk IKN, namun tidak akan mengganggu penanganan Covid dan pemulihan ekonomi.
"Dalam persiapan, pembangunan, pemindahan, serta penyelenggaraan pemerintahan khusus IKN ini, pendanaannya akan berasal dari berbagai sumber mulai dari APBN maupun sumber-sumber lain sesuai dengan UU," tulis Sri Mulyani dalam akun instagramnya, dikutip Rabu (19/1/2022).
"Pendanaan ini juga dipastikan tidak akan mengganggu penanganan Covid-19 dan juga program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)" sambungnya.
Sumber :
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.