JAKARTA, KOMPAS.TV - Satgas BLBI menyita ratusan lahan milik Grup Texmaco pada Kamis, (23/12/2021). Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, Satgas BLBI menyita 587 bidang tanah yang berlokasi di 5 daerah.
Yaitu di Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kota Pekalongan, Kota Batu, dan Kota Padang dengan total luas seluruhnya 4.794.202 m2.
Rinciannya sebagai berikut:
a. Kelurahan Kadawung (Kecamatan Cipeundeuy), Kelurahan Siluman (Kecamatan Pabuaran), dan Kelurahan Karangmukti (Kecamatan Cipeundeuy), Kabupaten Subang, Jawa Barat sejumlah 519 bidang tanah seluas 3.333.771 m2 .
b. Kelurahan Loji, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat sejumlah 54 bidang tanah seluas 1.248.885 m2.
c. Kelurahan Bendan, Sapuro, dan Krapyak Kidul, Kecamatan Pekalongan Barat dan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah sejumlah 3
bidang tanah seluas 2.956 m2.
d. Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur sejumlah 10 bidang tanah seluas 83.230 m2.
e. Kelurahan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat sejumlah 1 bidang tanah seluas 125.360 m2.
Baca Juga: Satgas BLBI Bukukan Penerimaan Uang Rp313 M dan Sita 13 Juta Meter Persegi Aset Obligor/Debitur
"Satgas akan terus melakukan upaya berkelanjutan untuk memastikan pengembalian hak tagih negara melalui serangkaian upaya seperti pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset-aset debitur/obligor yang selama ini telah menikmati dana BLBI," kata Mahfud dalam konferensi pers virtual di kanal YouTube Kementerian Keuangan, Kamis (23/12/2021).
Menteri Keuangan Sri Mulyani yang juga hadir dalam acara itu, menjelaskan kronologi Grup Texmaco menjadi debitur BLBI dan belum melunasi utangnya sampai sekarang.
Menurut Sri Mulyani, sebelum Krisis Moneter 1997-1998, Grup Texmaco yang dimiliki pengusaha bernama Marimutu Sinivasan, meminjam uang ke sejumlah bank. Baik ke bank BUMN seperi BRI dan BNI, maupun ke perbankan swasta.
Lini usaha engineering Texmaco berutang Rp8 triliun dan 1,24 juta dollar AS. Kemudian lini usaha tekstil nya berutang Rp5,28 triliun dan 256,59 juta dollar AS. Serta utang dalam bentuk valuta asing lainnya.
Saat krismon melanda, bank-bank tersebut diselamatkan pemerintah lewat dana BLBI.
Baca Juga: Premium dan Pertalite Akan Dihapus, SPBU Hanya Jual Pertamax
"Utang itu statusnya macet. Saat krisis 1997-1998, bank-bank tersebut di-bail out, maka hak tagih nya diambil alih oleh BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional)," ujar Sri Mulyani.
Ia menyebut, selama ini pemerintah sangat suportif kepada Grup Texmaco.
"Bahkan pemerintah meminta BNI memberi penjaminan terhadap LC nya (letter of credit) agar textil nya tetap jalan," katanya.
Pemilik Texmaco kemudian bertemu dengan pemerintah dan menandatangani Master of Restructuring Agreement. Dalam persetujuan itu, pemilik Texmaco setuju utang 23 anak usaha Grup Texmaco dialihkan ke 2 perusahaan holding yang diberikan pemiliknya.
Kemudian, kedua holding tersebut akan menerbitkan exchangable bond yang akan menjadi pengganti udang-utang mereka di bank. Jangka waktu exchangable bond adalah 10 tahun dengan bunga 14 persen untuk rupiah, dan 7 untuk obligasi dalam bentuk dollar.
Baca Juga: Vaksin Nusantara Bisa Jadi Booster, tapi Tidak Bisa untuk Vaksinasi Massal
"Tapi gagal bayar lagi pada 2004. Sehingga Texmaco tidak pernah bayar kupon dari utang yang sudah dikonversi menjadi exchangable bond itu," ucap Sri Mulyani.
Kemudian pada tahun 2005, pemilik Texmaco mengakui memiliki utang sebesar Rp29 triliun dan 80,57 juta dollar AS kepada pemerintah. Ia menyatakan, aset milik operating company dan holding company menjadi jaminan utang tersebut. Pemilik juga menyatakan tidak akan mengajukan gugatan ke pemerintah.
"Tapi nyatanya malah menggugat ke pemerintah dan menjual aset-aset operating company yang harus nya dipakai buat bayar utang ke pemerintah. Bahkan pemiliknya bilang utangnya hanya Rp8 triliun," tutur Sri Mulyani.
Baca Juga: Sebanyak 1,6 Juta ASN Tenaga Pelaksana akan Dipangkas, Ini Penjelasan Menpan RB Tjahjo Kumolo
Sri Mulyani mengatakan pemilik Grup Texmaco tidak memiliki itikad baik, padahal sudah diberikan peluang berkali-kali.
"Setelah lebih dari 20 tahun, sekarang kita sita aset-aset nya," kata Sri Mulyani.
Di lahan Texmaco yang disita, terdapat Sekolah Tinggi Teknik dan Sekolah Menengah Kejuruan. Menkeu memastikan, 2 sekolah itu tetap dibuka seperti biasa namun asetnya berpindah tangan ke pemerintah. Sehingga masyarakat tidak dirugikan.
Sumber :
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.