Ini 6 BUMN Dengan Utang Gede, Ada yang Lebih Dari Rp600 T!

Dalam laporan keuangan PLN tahun 2020, utang BUMN setrum tersebut sebesar Rp649,2 triliun. Terdiri dari utang jangka panjang sebesar Rp499,58 triliun dan utang jangka pendek Rp149,65 triliun.

Rinciannya, utang jangka panjang didominasi obligasi dan sukuk sebesar Rp192,8 triliun, utang bank Rp154,48 triliun, utang imbalan kerja Rp54,6 triliun, liabilitas pajak tangguhan Rp31,7 triliun, dan penerusan pinjaman Rp35,61 triliun.

Salah satu solusi agar keuangan PLN tidak semakin terbebani, adalah dengan memangkas belanja modal (capital expenditure/capex) hingga 50 persen untuk efisiensi. Serta dengan negosiasi ulang kepada pihak kreditur untuk bisa mendapatkan bunga yang lebih rendah.

Baca Juga: Profil Dirut PLN Baru Darmawan Prasodjo, Pernah Gabung Kantor Staf Presiden

4. PT Perkebunan Nusantara III

Induk holding BUMN perkebunan PTPN III memiliki utang hingga Rp43 triliun. Menteri BUMN Erick Thohir pernah menyebut utang itu akibat praktik korupsi yang lama terjadi di BUMN perkebunan itu. Bahkan Erick mengatakan, jika utang itu tidak terbayar, bank yang meminjamkan dananya kepada PTPN bisa bangkrut.

5. PT Krakatau Steel Tbk

Utang BUMN produsen baja Krakatau Steel mendapat 2 miliar dollar AS atau Rp31 triliun. Sama seperti PTPN III, utang di KS diduga karena praktik korupsi.

Indikasi korupsi itu berasal dari proyek di masa lalu yakni pembangunan pabrik baja sistem tanur tinggi atau blast furnace, yang dikerjakan oleh manajemen terdahulu. Proyek itu memakan dana sebesar 850 juta dollar AS atau sekitar Rp12,16 triliun (asumsi kurs Rp 14.300 per dollar AS).

Utang itu melibatkan 10 bank nasional, swasta nasional, dan asing.

Baca Juga: Kereta Cepat Dibangun Pakai Utang China Rp65 Triliun, Siapa yang Bayar?

6. PT Waskita Karya Tbk

Waskita Karya memiliki utang mencapai Rp 90 triliun hingga akhir 2019. Hal itu karena banyaknya proyek jalan tol yang dikerjakan. Terdiri dari Rp70 triliun utang ke bank dan obligasi, sertaRp 20 triliun ke vendor.

Waskita Karya memiliki penugasan untuk menyelesaikan 16 proyek jalan tol, terutama Jalan Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Sebagian besar, tol itu merupakan hasil akuisisi dari swasta yang pengerjaannya terkendala.