Indonesia Jadi Target 741 Juta Serangan Siber, Perbankan Rugi Rp246 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.TV - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut keamanan siber menjadi salah satu tantangan besar bagi sektor jasa keuangan. Hal ini akibat ratusan juta serangan siber menyasar keamanan sistem informasi nasional yang rentan.

Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK Teguh Supangkat membeberkan, sektor jasa keuangan selama ini menghadapi banyak serangan siber.

Hal ini tercermin dari jumlah insiden serangan siber yang dialami sektor perbankan setiap tahunnya di berbagai negara, termasuk Indonesia. 

Bedasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), jumlah serangan siber yang terjadi di Indonesia saja selama Januari hingga Juli 2021 mencapai 741,4 juta insiden. 

Baca Juga: Perang Hacker Indonesia vs Brazil, Pengamat Ingatkan Jangan Dianggap Remeh

Sektor pemerintahan menjadi target teratas serangan siber, terutama dalam bentuk malware. Sektor keuangan di peringkat kedua sasaran teratas serangan siber.

Menurut Teguh, potensi risiko dan serangan siber ini akan semakin meningkat seiring dengan pesatnya peningkatan penyediaan layanan perbankan secara digital.

Sementara, hasil kajian Dana Moneter Internasional (IMF) menunjukkan sektor jasa perbankan mengalami rata-rata kerugian mencapai 100 miliar dolar AS atau setara Rp1.420 triliun (asumsi kurs Rp14.200 per dolar AS) tiap tahunnya di seluruh dunia akibat serangan siber.

"Selama beberapa tahun terakhir, risiko dari ancaman dan insiden siber telah muncul sebagai isu yang berkembang di sektor perbankan," ujar Teguh pada Selasa (26/10/2021), dikutip dari Kompas.com. 

Di Indonesia saja, bank-bank umum mengalami kerugian riil mencapai Rp246,5 miliar pada periode semester I-2020 hingga semester I-2021 akibat kejahatan siber. 

Lalu, ada pula potensi kerugian lain akibat kejahatan siber yang mencapai Rp208,4 miliar. 

"Oleh karena itu, upaya transformasi digital perlu diimbangi dengan manajemen risiko yang memadai, termasuk dalam mengelola keamanan siber," kata Teguh.

Baca Juga: Data KPAI Dijual ke Forum Hacker, Komisi I DPR: Ini Menegaskan Pentingnya UU PDP

Pada kesempatan berbeda, Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar mendesak BSSN untuk memperkuat infrastruktur keamanan siber nasional.

“(ELSAM menilai) terdapat kebutuhan memperkuat kerja sama dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam pengembangan strategi dan kebijakan untuk memperkuat infrastruktur keamanan siber nasional,” ujar Wahyudi dalam keterangan tertulis, Selasa.

Apalagi, BSSN baru-baru ini menjadi target pembajakan oleh peretas atau hacker asal Brasil. Sedangkan BSSN adalah lembaga utama dalam tata kelola keamanan.

"BSSN memiliki fungsi di antaranya untuk merumuskan standar keamanan siber, membuat kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, hingga pemulihan insiden keamanan siber nasional,” kata Wahyudi.

Elsam mendesak BSSN memperkuat kemanan sistem informasi nasional di tengah turunnya kepercayaan publik.

“BSSN perlu mengambil tindakan nyata untuk memastikan apakah serangan yang dialami diakibatkan oleh manajemen organisasional yang lemah atau aspek kelalaian,” tegas Wahyudi.

Baca Juga: Tren Harga Minyak Dunia Naik, Pemerintah Tidak akan Naikan Harga