Kepala BPN Sebut Negara Juga Jadi Korban Mafia Tanah, Duh Kok Bisa?

Kini mafia tanah yang terlibat kasus itu sudah diringkus polisi. Tapi di banyak kasus, saat proses pengadilan masih berjalan, mereka masih mampu mengalihkan kepemilikan tanpa sepengetahuan pemilik yang sah. Setelah itu, tiba-tiba terdapat penggusuran.

Lalu ada lagi kasus tanah seseorang diperebutkan oleh 2 pihak mafia yang sama sekali tidak dikenal oleh pemilik sah.

Mereka bertarung merebutkan klaim di pengadilan pertama, tinggi, kasasi, hingga peninjauan kembali.

"Di PK kalah si B nanti tinggal dieksekusi, dieksekusi tanah orang yang nggak tahu apa-apa karena sudah ada keputusan. Jadi praktek-praktek mafia tanah ini luar biasa," pungkasnya.

Untuk mencegah ketelibatan hakim dengan mafia tanah dalam proses persidangan, Komisi Yudisial (KY) menyatakan masyarakat bisa meminta permohonan pemantauan terhadap persidangan kasus pertanahan.

Terutama kasus yang melibatkan jaringan mafia tanah yang bekerja secara sistematis dan terorganisir dari hulu sampai ke hilir. Permintaan itu secara resmi juga sudah disampaikan Sofyan Djalil kepada Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata.

Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Presiden Sedang Diuji Sengketa Tanah, Butuh Political Will Pemerintah

Mukti menyatakan, pihaknya akan mengambil langkah dan upaya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

"KY berharap adanya keterlibatan publik secara aktif dengan cara memberikan laporan atau permohonan pemantauan," kata Mukti dalam kesempatan yang sama.

Menurut Mukti, partisipasi masyarakat dalam memantau kasus sengketa tanah sama pentingnya dengan kerjasama KY dengan Mitra lainnya.

Seperti pemerintah, Mahkamah Agung, lembaga-lembaga negara, para akademisi, masyarakat sipil, dan media. 

"Saya berharap dengan adanya kerja bersama ini, kita semua dapat menjadi game changer, yang dalam konteks Komisi Yudisial adalah melindungi kehormatan dan keluruhan martabat hakim, baik dari iming-iming maupun tekanan dalam memutus perkara-perkara yang melibatkan jaringan mafia pertanahan," tutur Mukti.

Ia mengungkapkan, KY telah menerima laporan dan menginvestigasi dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam kasus-kasus pertanahan.