Perburuan Aset Negara Kasus BLBI, 49 Bidang Tanah Kembali ke Tangan Negara

JAKARTA, KOMPAS.TV - Perburuan pemerintah untuk mendapatkan kembali aset-aset negara yang menghilang akibat kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI terus dilakukan.

Kementerian Keuangan dalam hal ini turut memeriksa para obligator dan debitur yang berkewajiban mengembalikan aset ke negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut selama 22 tahun pemerintah membayar biaya yang ditimbulkan akibat pemberian BLBI. 

“Pemerintah selama 22 tahun membayar pokok juga membayar bunga utangnya, karena sebagian dari BLBI ada yang menggunakan tingkat suku bunga yang kemudian dinegosiasikan. Namun jelas, pemerintah menanggung beban tersebut hingga saat ini,” terang Sri Mulyani dalam acara Seremoni Penguasaan Aset Eks BLBI, Jumat (27/8/2021).

Sejumlah aset fisik yang berhasil diambil kembali oleh negara, yaitu tanah seluas 3.295 meter persegi di wilayah Kota Medan, lalu tanah seluas 15.785 meter persegi dan 15.708 meter persegi di wilayah Pekanbaru, kemudian dua bidang tanah, dengan total seluas 5.004.420 meter persegi, dan 2.991.360 meter persegi di wilayah Bogor, serta 44 bidang tanah seluas 251.992 meter persegi di Perumahan Lippo Karawaci, Kelapa Dua, Tangerang.

Adapun, total bidang tanah Eks BLBI di sejumlah wilayah Indonesia tersebut yakni 49 bidang tanah dengan luas total 5.291.200 meter persegi.

Baca Juga: Ini Cara Kerja Satgas BLBI Tagih Piutang Negara yang Sudah Lebih dari 20 Tahun

Pada kesempatan yang sama, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut, aset properti yang telah dikuasai negara yaitu aset properti eks debitur PT Lippo Karawaci, eks Bank Lippo Grup sebagai pengurang BLBI.

“Pada hari ini, tahap pertama dilakukan penguasaan negara atas aset properti eks BLBI yaitu Jakarta, Tangerang, Bogor, Surabaya, Bali, Medan, Pekanbaru. Keseluruhannya terdiri dari 114 bidang tanah dengan luas 5.342.346 meter persegi,” terang Mahfud.