Aspakrindo Usul Pajak Kripto Jangan Sampai Bikin Sulit Trader

Baca Juga: Kuras Tabungan untuk Investasi Dogecoin, Warga AS Ini Jadi Miliarder

Sementara itu, CEO Indodax Oscar Damarwan berpendapat, pajak yang ideal adalah mengikuti PPh seperti pasar saham yaitu 0,1 persen final atau bisa lebih rendah. Lantaran pola transaksi aset kripto sama seperti pasar saham.

Sebelumnya, Kepala Bappebti Sidharta Utama mengatakan, pungutan pajak transaksi atas kripto akan otomatis ditarik dari investor oleh para platform pedagang kripto.

Namun, rencana pengenaan pajak itu masih dikaji otoritas fiskal.

“Pungutan pajak ini masih dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan . Bisa dalam bentuk pajak penghasilan (PPh) Final atau PPh pada umumnya atas capital gain (PPh orang pribadi). Kami sudah komunikasikan dengan Kemenkeu,” kata Sidharta seperti dikutip dari Kontan.co.id, Senin (19/04/2021).

Baca Juga: Wakil Menteri Perdagangan Sebut Kripto Bisa Hasilkan Omzet Besar Bagi Indonesia

Transaksi kripto saat ini memang tengah meningkat. Di Indodax, rata-rata transaksi berkisar Rp500 miliar per hari sejak awal tahun sampai saat ini.

Sedangkan di Tokocrypto, rata-rata transaksi sekitar 60 hingga 80 juta dollar  AS.

Sedangkan tahun lalu, Aspakrindo mencatat  rata-rata volume transaksi aset kripto di Indonesia mencapai Rp40 triliun per bulan atau setara Rp480 triliun sepanjang 2020.

Jika memakai skema PPh Final sebesar 0,05 persen, kontribusi aset kripto terhadap penerimaan negara ditaksir mencapai sekitar Rp240 miliar. Berdasarkan data Bappebti, saat ini ada 13 pedagang aset kripto yang terdaftar.