Kementerian PUPR Tengah Kaji Proyek Jembatan Batam-Bintan, Pembiayaan Dilakukan dengan Skema KPBU

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR), melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, tengah melakukan pengkajian teknis dan pembiayaan pembangunan Jembatan Batam-Bintan.

Rencananya, pembiayaan pembangunan jembatan tersebut menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Rencana tersebut dilakukan untuk meningkatkan konektivitas antar pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau sekaligus membuka peluang investasi bidang jalan dan jembatan, dilansir dari halaman Kontan.co.id (24/4/2021).

Alternatif skema pembiayaan infrastruktur tersebut diharapkan menjadi sarana terbaik untuk mewujudkan pembangunan suatu wilayah atau daerah dengan tanpa membebani anggaran negara. Meski demikian, pemerintah juga harus memberi dukungan finansial agar proyek tetap feasible.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan pembiayaan pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU memiliki keunggulan dibandingkan dengan APBN.

Bagi swasta, skema ini memiliki kepastian pengembalian (investasi) plus keuntungan. Sementara keuntungan pemerintah, proyeknya banyak yang mengawasi, sehingga tercipta tertib administrasi dan tertib teknis untuk melayani masyarakat lebih baik.

Baca Juga: Jokowi Instruksikan Menteri PUPR Segera Perbaiki Infrastruktur di NTT dan NTB

Direktur Pembangunan Jembatan, Ditjen Bina Yudha Handita Pandjiriawan mengatakan bahwa dalam evaluasi yang dilakukan oleh Ditjen Pembiayaan Infrastruktur, tidak bisa totalitas dibiayai oleh KPBU, tetapi juga harus dibantu oleh Pemerintah.

“Porsi pemerintah sekitar 30%,” ujar Yudha dalam keterangan tertulis, Jum'at (23/4).