Koalisi Responsibank: Alihkan Pendanaan Bank dari Industri Batubara

JAKARTA, KOMPAS.TV- Koalisi Responsibank Indonesia meminta lembaga keuangan di tanah air untuk mengalihkan pemberian kreditnya. Dari industri batubara ke industri yang lebih berkelanjutan.

Menurut Koalisi Responsibank Indonesia, banyak investor global yang kini sudah tidak lagi membiayai industri batubara. Lantaran, batubara merusak lingkungan dan menghasilkan emisi Gas Rumah Kaca, yang menyebabkan kenaikan temperatur bumi dan perubahan iklim.

Baca Juga: Bank Indonesia akan Terbitkan Uang Digital

Namun, laporan lembaga Urgewald yang berbasis di Jerman,  menunjukkan sebanyak 6 bank nasional Indonesia tercatat masih memberi pinjaman ke perusahaan batubara yang terdaftar pada Global Coal Exit List, selama periode Oktober 2018 hingga Oktober 2020.

Keenam bank nasional tersebut adalah Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, BTN, dan Indonesia Eximbank.

Baca Juga: OJK akan Meluncurkan Peraturan Bank Digital, Seperti Apa Regulasinya?

Berdasarkan laporan tersebut, total pinjaman untuk industri batubara dari Oktober 2018-Oktober 2020 oleh bank-bank nasional senilai US$ 6,29 mikir atau setara Rp 89 triliun.

Sedangkan jumlah underwriting atau penjaminan emisi sebesar US$ 2,64 miliar atau Rp 16,6 triliun.

Baca Juga: BI Pede Izinkan DP KKB dan KPR 0%, Apa Perbankan Langsung Nurut?

"6 bank nasional tersebut memberi pendanaan kepada perusahaan tambang batu bara dan PLN yang juga menggunakan batubara sebagai bahan bakar listrik”, terang Koordinator Koalisi Responsibank Indonesia Ah Maftuchan dalam siaran pers yang diterima Kompas.tv, Senin (01/03/2021).

Maftuchan menyatakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebenarnya telah mengeluarkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II. Roadmap itu seharusnya menjadi acuan bagi lembaga keuangan, untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan dengan bisnis berkelanjutan.

Baca Juga: Legalisasi Tambang Batubara Rakyat Di Sumsel Dikaji

Namun, hal itu belum dijalankan oleh Industri keuangan.

"Pelaksanaan roadmap keuangan berkelanjutan harus jelas secara teknis dan partisipatif yakni melibatkan semua pihak yang memiliki perhatian terhadap energi baru-terbarukan, " imbuh Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Aryanto Nugroho.

Sehingga, lanjutnya, pembiayaan industri berkelanjutan dapat dilakukan secara komprehensif dan integratif. Sementara itu, Koordinator Kampanye Eksekutif Nasional WALHI, Dwi Sawung menilai, industri batubara masih menjadi sumber pendapatan industri keuangan dalam negeri.

Baca Juga: Tambang Batubara Sawahlunto Jadi Warisan Dunia UNESCO

"Industri batubara padahal pernah menjadi non-performing loan (kredit macet) terbesar beberapa tahun lalu. Industri keuangan Indonesia juga masih belum memperhatikan kelestarian lingkungan, " ujarnya.

Koalisi ResponsiBank Indonesia merupakan forum organisasi masyarakat sipil di Indonesia yang memiliki konsen terhadap pelaksanaan keuangan berkelanjutan.

Koalisi Responsibank melakukan kajian, kampanye dan advokasi agar OJK memperkuat regulasi dan pengawasan keuangan berkelanjutan. Di sisi lain, Koalisi Responsibank juga melakukan pendekatan kepada bank agar bergegas mengimplementasikan keuangan berkalanjutan dalam setiap kegiatan bisnisnya.

Koalisi Responsibank Indonesia terdiri dari The PRAKARSA, ICW, INFID, WALHI, YLKI, PWYP Indonesia, TuK Indonesia, serta INDIES.