Menteri Perhubungan Siapkan Pelabuhan Terintegrasi di Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional

AMBON, KOMPAS.TV - Kementerian Perhubungan menyiapkan pembangunan pelabuhan yang terintegrasi dengan pusat kegiatan perikanan di Ambon.

Pengintegrasian ini bertujuan untuk mendukung Maluku sebagai lumbung ikan nasional.

Nantinya, pelabuhan ini akan menjadi Kawasan Terpadu Pelabuhan Perikanan di Provinsi Maluku.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat melakukan kunjungan kerja ke Ambon, Maluku pada hari ini, mengungkap rencana tersebut.

"Bapak Presiden secara khusus sudah menegaskan bahwa pelabuhan yang merangkap lumbung ikan di Maluku ini harus segera dikerjakan," kata Budi Karya Sumadi di sela kunjungan kerjanya di Ambon, Maluku, Jumat (5/2/2021).

Turut hadir bersama Menhub dalam kunjungan kerja, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, dan Gubernur Maluku Murad Ismail.

Baca Juga: Resmikan Pelabuhan Patimban, Jokowi: Pelabuhan Ini Topang Percepatan Ekspor

Menurut Budi, daerah Tulehu, Ambon, menjadi salah satu alternatif lokasi yang baik untuk pembangunan pelaburan baru, karena kondisi perairan yang tenang dan memiliki kedalaman yang baik.

Pemilihan Tulehu berdasarkan studi yang dilakukan Kementerian Perhubungan. Selain itu juga preferensi studi yang juga dilakukan World Bank.

Kawasan Terpadu Pelabuhan Perikanan ini akan dibangun dengan pembiayaan APBN. Selanjutnya, pembangunan infrastruktur tambahan akan dilakukan dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Di tempat yang sama Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, akan mendukung sepenuhnya kemudahan perizinan dan pola kerja sama investasi dengan pihak swasta untuk pembangunan pelabuhan terintegrasi ini.

Kemudahan perizinan ini juga akan mendorong percepatan terwujudnya Provinsi Maluku sebagai pusat ekonomi baru di wilayah timur Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono akan menyiapkan biota laut untuk mendukung Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional.

Baca Juga: Menteri Perhubungan Realisasi Pelabuhan Segitiga Emas Di Bali

Menteri Trenggono berharap pelabuhan yang terintegrasi ini akan menjadi pusat perikanan nasional yang modern seperti di Tsukiji, Jepang.

Untuk terwujudnya pusat ekonomi baru di wilayahnya, Gubernur Maluku Murad Ismail juga akan memberikan dukungannya. Dia siap membantu pemerintah pusat terkait pembebasan lahan di lokasi yang akan dijadikan Kawasan Terpadu Pelabuhan Perikanan.

Provinsi Maluku sendiri telah memiliki sejumlah infrastruktur transportasi. Di transportasi udara, Maluku memiliki 12 bandara dengan 8 rute perintis dan 7 rute komersial.

Untuk angkutan penyeberangan, terdapat 31 pelabuhan penyeberangan yang beroperasi. Yakni 66 lintas penyeberangan (4 lintas komersial dan 62 lintas perintis) yang dilayani 25 unit kapal (8 unit komersial, 17 unit perintis).

Pada angkutan laut, terdapat 3 trayek Tol Laut yang melayani di Provinsi Maluku dengan 9 pelabuhan singgah, yaitu Kisar, Moa, Larat, Tepa, Namrole, Namlea, Saumlaki, Dobo, dan Elat.

Baca Juga: Jokowi : Pelabuhan Patimban dan Tanjung Priok Komplementer, Bukan Kompetitor

Pemerintah telah mengeluarkan Perpres Nomor 21 Tahun 2018 terkait strategi nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal, salah satunya adalah Provinsi Maluku.

Melalui berbagai pembangunan yang dilakukan Pemerintah, diharapkan dapat menurunkan kesenjangan intrawilayah Kepulauan Maluku serta mendorong Maluku sebagai lumbung ikan nasional.