Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Proyek Smelter di Gresik Terancam Gagal, Bos Freeport Tawarkan Ini ke Pemerintah

Kompas.tv - 29 Oktober 2020, 13:23 WIB
proyek-smelter-di-gresik-terancam-gagal-bos-freeport-tawarkan-ini-ke-pemerintah
Aktivitas PT Freeport Indonesia (PTFI) di tambang Grasberg Papua, Indonesia. (Sumber: Dok. Humas PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM via Kompas.com)
Penulis : Johannes Mangihot

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pembangungan smelter atau pabrik pemurnian konsentrat bijih emas PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik, Jawa Timur terancam gagal.

Hal ini lantaran Freeport McMoran, pemegang saham 49 persen PTFI enggan melanjutkan proyek smelter tembaga baru yang berlokasi Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) Gresik.

CEO Freeport McMoran Richard Adkerson menilai pembangunan smelter akan menguras biaya besar dan tidak cukup ekonomis. Telebih hal tersebut dilakukan dalam situasi pandemi Covid-19.

Baca Juga: Erick Thohir Minta Lahan Tambang Emas PT Freeport Indonesia, Untuk Apa?

Sebagai alternatif, ia menawarkan perluasan kapasitas smelter eksisting dan menambah pabrik logam mulia dibanding membangun smelter baru yang ditargetkan beroperasi pada 2023 itu.

Langkah tersebut dinilainya dapat menguntungkan pemerintah Indonesia. Sebab, perluasan kapasitas smelter eksisting nantinya tidak akan mampu untuk memproses seluruh produksi konsentrat di masa mendatang.

Untuk itu, Richard memastikan perlu ada persetujuan pemerintah untuk ekspor konsentrat yang tidak mampu ditampung smelter eksisting yang akan diperluas.

Richard mengaku tarwarannya telah dibahas dengan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Baca Juga: Nasib Proyek Smelter Freeport Saat Pandemi Corona

Jika tawaran ini diterima maka Freeport siap membayar bea untuk ekspor konsentrat yang tak terserap. Menurutnya, penawaran ini tersebut akan menguntungkan kedua belah pihak.

"Kami akan terhindar dari mega proyek konstruksi ini, dan keuntungan finansial yang sangat positif  bagi pemerintah," ujar Richard dalam conference call kuartal III Freeport McMoran dikutip dari Kontan.co, Kamis (29/10/2020).

Disisi lain, Executive Vice President and Chief Financial Officer Freeport McMoran Kathleen Quirk mengungkapkan investasi untuk smelter baru memakan biaya lebih besar ketimbang usulan perluasan smelter eksisting.

Menurut Kathleen, estimasi sebelumnya untuk smelter baru menelan biaya 3 miliar dolar Amerika Serikat sementara estimasi untuk perluasan smelter Gresik untuk 30 persen perluasan sekitar memakan biaya 250 juta dolar AS dan jumlah yang sama untuk pemurnian logam mulia.

Baca Juga: Luhut Binsar Pandjaitan Bicara, dari Investasi Mobil Listrik Hingga Smelter Freeport dan Antam

Smelter sebagai Syarat

Proyek smelter baru merupakan syarat dari pemerintah Indonesia agar PTFI bisa memperpanjang izin operasional tambang dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Freeport pun sudah komitmen atas syarat itu yang dilakukan pada 2018 lalu.

Belakangan proyek smelter baru belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. PTFI masih menghadapi kendala imbas pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia.

Vice President Corporate Communication Freeport Indonesia Riza Pratama menyampaikan, berdasarkan hasil verifikasi oleh pihak verifikator independen, pengerjaan proyek smelter PTFI di JIIPE Gresik, baru mencapai 5,86 persen hingga bulan Juli 2020 atau jauh di bawah target yakni sebesar 10,5 persen.

Wabah Corona membuat proses pengerjaan proyek tersebut berjalan lambat sepanjang tahun ini. Saat ini, kata Riza, tidak ada kegiatan fisik yang signifikan di lapangan, kecuali kegiatan seperti menyiapkan tes piling.

Baca Juga: Muhammad Nasir Marah pada Bos Freeport Saat Rapat: Kalau Tidak Bisa Menghargai, Ngapain

Ia menambahkan, PTFI bersama pihak kontraktor serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah melakukan pengaturan (adjustment) yang diperlukan sehubungan dengan dampak Covid-19 terhadap pengerjaan proyek smelter tersebut.

Pihak Freeport menyebut pembangunan akan tertunda dua belas bulan atau sampai 2024 dari target awal 2023.

 




Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA



FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x