Pemerintah akan Beri Rp 15 Juta Per Keluarga untuk Perbaikan Rumah, Apa Syaratnya?

JAKARTA, KOMPAS TV - Pemerintah dipastikan bakal melanjutkan program pemberian bantuan sosial atau bansos pada tahun depan atau 2021.

Bantuan yang akan diberikan tak hanya dalam bentuk uang tunai, namun juga melalui program perbaikan rumah tak layak huni (RTLH) bagi warga miskin.

Demikian hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM) Kementerian Sosial Asep Sasa Purnama.

Baca Juga: Siap-siap Pemerintah akan Beri Kredit Tanpa Bunga untuk Rumah Tangga, Berminat?

Asep mengatakan demikian dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI pada Senin, 14 September 2020.

Asep mengungkapkan, warga miskin yang mendapatkan bantuan perbaikan rumah akan mendapat jatah yang nilainya sebesar Rp 15 juta per Kepala Keluarga (KK) per unit.

"Selanjutnya untuk bantuan rehabilitasi sosial RTLH kami informasikan di tahun 2021, kami mendapatkan amanah untuk mengawal program ini. Kemudian, indeks bantuannya sebesar Rp 15 juta per KK (Kepala Keluarga) per unit," kata Asep dikutip dari Kompas.com, Senin (14/9/2020).

Baca Juga: Sri Mulyani akan Beri Handphone dan Pulsa untuk Pelajar, Apa Syaratnya?

Tapi sebelum mendapatkan bantuan perbaikan RTLH tersebut, Asep mengatakan, penerima harus terlebih dahulu terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Kemudian, syarat berikutnya adalah rumah yang diusulkan untuk diperbaiki pemerintah melalui program ini sangatlah tidak layak huni.

"Kalau di data DTKS umumnya desil 1 dan desil 2 dan ini menjadi program agenda penanganan kemiskinan esktrem yang tengah digaungkan oleh Bapak Presiden di bulan Maret tahun 2020 atau beberapa bulan lalu," ujarnya.

Lebih lanjut, Asep menambahkan, pihaknya akan meniadakan bantuan berupa sembako pada 2021.

Baca Juga: Siap-siap Pemerintah akan Beri Rp 2 Juta untuk Modal Usaha Ibu Rumah Tangga, Tertarik?

Sebagai gantinya, pemerintah akan menyalurkan bansos uang tunai kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

"Untuk bantuan sosial tunai di tahun 2021, kami mendapatkan amanah untuk mengawal. Targetnya 10 juta KPM, mencakup seluruh provinsi di Indonesia termasuk DKI Jakarta," ujar Asep.

"Sehingga tahun depan program sembako yang sekarang dilaksanakan di DKI Jakarta dan sekitarnya akan dikonversikan menjadi bantuan sosial tunai. Dengan total penerima manfaatnya 10 juta KPM."

Sama seperti tahun ini, penerima manfaat program bansos uang tunai akan mendapatkan Rp 200.000 per keluarga per bulan. Bantuan ini pun akan diberikan selama 6 bulan.

Baca Juga: Pemerintah akan Beri Pulsa Rp 200.000 Per Bulan pada Seluruh PNS, Mulai Kapan?

"Dengan indeks bantuan per KPM Rp 200.000 sama dengan yang sekarang. Dan akan diberikan selama 6 bulan," ujarnya.

"(Dimulai) dari bulan Januari sampai Juni. Dengan total anggaran sebesar Rp 12 triliun."

Adapun mekanisme penyaluran bansos uang tunai tersebut, kata Asep, tidak akan berubah, yakni melalui PT Pos Indonesia (Persero) dan bank-bank BUMN.

"Kami akan menggunakan mitra terutama PT Pos Indonesia dan Himbara. Karena selama ini penyalurannya bagus, tidak ada hambatan sama sekali," ujarnya.

Baca Juga: Meniti Jalan Keluar Pandemi dan Bayangan Resesi yang Berdampak Pada Angka Kemiskinan