Pembenahan Sepak Bola Disebut Perlu Dibarengi Perombakan PSSI, Jangan Hanya Revitalisasi Stadion

Komitmen pemerintah Indonesia dan FIFA untuk “mentransformasi sepak bola Indonesia secara menyeluruh” pasca-tragedi di Stadion Kanjuruhan dinilai akan sulit terwujud sepanjang kepengurusan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tidak dirombak, kata pengamat.

Amal Ganesha selaku Direktur Ganesport Institute –lembaga yang bergerak di bidang manajemen dan kebijakan olahraga–mengatakan tragedi Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 133 orang itu merupakan wujud dari buruknya tata kelola sepak bola di Indonesia.

Oleh sebab itu, menurutnya, pemerintah semestinya tidak hanya fokus membenahi aspek teknis dan infrastruktur dari penyelenggaraan kompetisi sepak bola.

“Kalau [transformasi] menyeluruh itu ya termasuk tata kelolanya, kepemimpinannya dibenarin. Kalau kepemimpinan [PSSI] yang sekarang terus dibiarkan di atas, saya nggak yakin perubahan itu terjadi,” kata Amal kepada BBC News Indonesia pada Selasa (18/10).

“Karena mereka yang membiarkan standar keselamatan Liga 1 kita. Sebelum-sebelumnya juga sudah banyak kekerasan di sepak bola kita dibiarkan terus, ada perbaikan tapi tidak signifikan,” lanjut dia.

B aca juga:

• Tragedi Kanjuruhan dan hasil penyelidikan TGIPF - 'Saya meminta keadilan bagi dua anak saya'
• Tragedi Kanjuruhan: 'Ada aksi saling lempar tanggungjawab', TGIPF 'serahkan hasil investigasi ke Jokowi, Jumat'

Komitmen untuk transformasi itu sebelumnya disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden FIFA Gianni Infantino saat bertemu di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa (18/10).

Jokowi menganggap tragedi ini sebagai “momentum perbaikan sistem persepakbolaan di Indonesia”, namun Jokowi tidak menyinggung rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) agar Ketua Umum dan Komite Eksekutif PSSI mengundurkan diri.

“Ndak, itu urusan internal kita. Urusan pemerintah dengan FIFA tidak sampai ke sana,” tutur Jokowi kepada wartawan di Jakarta.

Menanggapi desakan untuk mundur itu, Anggota Komite Eksekutif PSSI Vivin Cahyani Sungkono mengatakan “akan menunggu hasil evaluasi dari gugus tugas yang baru dibentuk”.

“Dalam waktu dekat PSSI akan bekerja sama dengan gugus tugas yang terdiri dari lintas kementerian, kemudian ada PSSI, AFC, FIFA itu dilakukan evaluasi secara menyeluruh infrastruktur,” jelas Vivin.

Seperti apa transformasi yang direncanakan?

Presiden Jokowi mengatakan poin-poin transformasi yang dibicarakan dalam pertemuan dengan Infantino berkaitan dengan manajemen stadion, standar kelayakan stadion, manajemen keamanan, manajemen pertandingan, hingga manajemen suporter.

Jokowi juga menyatakan bahwa Stadion Kanjuruhan akan dirobohkan dan dibangun ulang sesuai dengan standar FIFA.

“Kami bersepakat tadi transformasi persepakbolaan Indonesia akan dimulai bersama-sama dengan FIFA dan FIFA akan berkantor di Indonesia sampai semuanya berjalan dengan baik,” kata Jokowi. 

Namun dalam pertemuan selama dua jam di Istana Merdeka itu, Jokowi hanya didampingi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali serta Menteri BUMN Erick Thohir. Tidak ada perwakilan dari PSSI.

“Jangan hanya revitalisasi stadion”

Terkait rencana transformasi itu, Amal Ganesha mendesak agar transformasi yang dilakukan akan benar-benar kmenyeluruh seperti janji Jokowi.

Namun dia menyayangkan belum ada ketegasan dari FIFA maupun pemerintah terkait perombakan pada pengurusan PSSI.

Amal meragukan perubahan yang signifikan dapat terwujud apabila orang-orang yang mengurus sepak bola di Indonesia ke depannya adalah orang-orang yang sama yang mengabaikan standar keselamatan dan keamanan sebelumnya.

Menurut Amal, tragedi Kanjuruhan “sudah terlalu fatal” dan muncul akibat “pembiaran” terhadap kekerasan di sepak bola sejak lama oleh PSSI.

“Jangan hanya merevitalisasi stadion, enggak akan selesai. Ini kan pembiaran ini karena di area kepemimpinan, jadi manusianya. Sumber daya manusianya perlu diperhatikan,” tutur Amal.

“Jadi pemerintah harus bisa mendorong ini benar-benar jadi perbaikan, jangan hanya statement normatif saja, atau kita ngerinya ini basa-basi saja, kita inginnya transformasi tadi sesuai yang beliau [Jokowi] sebutkan,” lanjut dia.

Namun di tengah desakan publik agar Ketua Umum dan Komite Eksekutif PSSI untuk mundur, masih belum ada informasi maupun rencana dari PSSI untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB).

Rekomendasi untuk menggelar KLB itu sebelumnya telah disampaikan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

Sebab, menurut TGIPF, pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI. Namun demi menyelamatkan sepak bola nasional, pemangku kepentingan PSSI diminta menggelar KLB untuk menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan PSSI yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, dan bebas dari konflik kepentingan.

Terkait hal itu, Amal berpendapat pemerintah semestinya “sudah memiliki justifikasi” untuk bertindak setelah hilangnya 133 nyawa di Stadion Kanjuruhan.

PSSI disebut tidak lagi bisa berlindung di balik hak istimewanya untuk tidak diintervensi, mengingat ada kepentingan publik yang mendesak pasca-tragedi Kanjuruhan.

“Ini sudah masuk area publik, justru pemerintah harus intervensi menurut saya. Intervensinya macam-macam, termasuk konsultasi ke FIFA seperti yang dilakukan Presiden Jokowi menurut saya sudah tepat, tapi yang membuat kami ragu mengapa intervensinya ini belum kelihatan tegas,” kata Amal.

Dihubungi terpisah, pengamat sepak bola dari Save Our Soccer, Akmal Marhali mengatakan posisi pengurus PSSI saat ini pun “sudah lemah”.

Akmal, yang juga tergabung dalam TGIPF, mengatakan pemerintah bisa saja tidak menerbitkan izin pelaksanaan kompetisi apabila PSSI tidak kunjung memenuhi rekomendasi yang disampaikan.

Absennya perwakilan PSSI dalam pertemuan Jokowi dengan Infantino, kata Akmal, menujukkan adanya “kekecewaan” pemerintah terhadap PSSI.

“Sebagai pengurus PSSI seharusnya mereka sadar itu, mereka tidak dilibatkan kan berarti ada kekecewaan di sana,” tutur Akmal.

Bagaimana transformasi yang diharapkan?

Mantan Kepala Departemen Infrastruktur, Keamanan, dan Keselamatan PSSI, Nugroho Setiawan mengatakan poin paling penting yang harus dihasilkan dari transformasi ini, khususnya pada aspek keselamatan dan keamanan, adalah kesamaan persepsi antara PSSI dan Polri.

Penanganan massa dalam sepak bola, sesuai regulasi FIFA semestinya lebih mengutamakan pencegahan kerugian atau korban. Namun polisi selama ini menggunakan cara-cara penegakan hukum.

“Yang kemarin itu di Kanjuruhan ada gap antara regulasi FIFA dan protap kepolisian. Harus dicari titik temunya, kapan dilakukan penindakan, siapa dan berbuat apanya itu harus dipastikan,” jelas Nugroho.

Dia juga menilai sosialisasi soal regulasi FIFA selama ini berjalan sporadis dan belum diterjemahkan dengan baik di lapangan. Akibatnya terjadi mispersepsi dan kesalahan prosedur.

“Ke depan saya rasa PSSI menerbitkan regulasi keamanan yang diadopsi dari FIFA, harus disempurnakan dan disosialisasikan secara terus menerus.”

“Jadi tidak lagi menghalau menggunakan gas air mata, tapi harus dengan upaya persuasif, misalnya menyemprotkan water canon untuk mengurai massa,” tutur dia.

Dalam pengamanan pertandingan di dalam stadion, Nugroho mengatakan PSSI juga bisa memaksimalkan peran stewards sipil.

“Stewardsnya bisa diambil dari perwakilan mereka, yang melarang itu temannya sendiri, kan enak komunikasinya,” kata Nugroho.

Transformasi ini juga diharapkan menghasilkan sebuah prosedur yang bisa menjadi acuan untuk memitigasi potensi risiko dari sebuah pertandingan.

Prosedur itu lah yang kata Nugroho harus dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pertandingan, terutama pertandingan derbi berisiko tinggi.

Mitigasi itu akan mencakup kesiapan tim medis hingga kesiapan evakuasi darurat.

Selain dari aspek keamanan itu, Nugroho juga mengatakan pemerintah dan PSSI memiliki tugas besar untuk membenahi infrastruktur stadion sepak bola.

Saat ini, mayoritas stadion di Indonesia belum ideal, seperti Stadion Kanjuruhan, yang bahkan tidak memiliki akses keluar masuk yang layak.

“Kalau infrastrukturnya sudah mendukung, aparatnya sudah terdidik ini sudah menimbulkan rasa aman dulu, sehingga masyarakat percaya bahwa pemerintah sudah memulai [transformasi], otomatis perilaku budaya organisasi baik regulator dan operatornya mengikuti,” tutur Nugroho.

B aca juga:

• Tragedi Kanjuruhan: P SSI disebut melakukan 'pembiaran' atas pelanggaran regulasi keselamatan dan keamanan kompetisi

• Tragedi Kanjuruhan: PSSI sebut prosedur penggunaan gas air mata ‘sudah disosialisasikan’ ke polisi

Sebelumnya diberitakan, pemerintah Indonesia dan FIFA sepakat untuk mengkaji ulang aspek keamanan, kelayakan stadion, hingga para pemangku kepentingan sepak bola sebagai tindak lanjut atas tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, yang menewaskan 133 orang pada 1 Oktober 2022 lalu.

Kesepakatan itu dibahas oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden FIFA, Gianni Infantino, dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa (18/10).

“Kami bersepakat melakukan transformasi sepak bola Indonesia secara menyeluruh, memastikan semua aspek pertandingan berjalan sesuai dengan standar keamanan yang ditetapkan FIFA,” kata Jokowi dalam konferensi pers.

Sebagai bagian dari rencana transformasi ini, Jokowi mengatakan Stadion Kanjuruhan bakal diruntuhkan.

"Untuk Stadion Kanjuruhan di Malang, juga akan kita runtuhkan, dan kita bangun lagi sesuai dengan standar FIFA sebagai contoh standar stadion dengan fasilitas-fasilitas yang baik, menjamin keselamatan penonton, pemain, dan juga untuk suporter," kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga menuturkan bahwa tragedi ini menjadi “momentum perbaikan sistem persepakbolaan Indonesia”.

A kan tetapi, dalam pertemuan dengan Infantino, Presiden Jokowi sama sekali tidak menyebut isi laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan.

P adahal, dalam laporannya, TGIPF meminta Ketua PSSI dan jajarannya mundur dari jabatannya.

T GIPF juga menyimpulkan "kematian massal" di Stadion Kanjuruhan lebih disebabkan oleh gas air mata yang ditembakkan aparat.

Sementara itu, Infantino berjanji FIFA akan bermitra dengan pemerintah Indonesia, Konfederasi Sepak bola Asia (AFC), dan PSSI dalam proses transformasi itu.

Menurut dia, FIFA akan berkantor di Indonesia, dan sejumlah poin yang menjadi fokus transformasi adalah infrastruktur, operasional stadium, hingga perilaku suporter.

“Kami akan membawa ahli-ahli kami, kami akan membantu dan berinvestasi, kami akan memastikan Indonesia bisa bersinar di panggung sepak bola global,” kata Infantino.

Terlepas dari tragedi Kanjuruhan, Presiden Jokowi dan Infantino juga sepakat bahwa Indonesia akan tetap menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 yang akan digelar pada Mei-Juni 2023.

“Semua segi persiapan dan pelaksanaannya harus dipastikan semua berjalan sesuai standar FIFA, ditangani secara baik dan profesional,” tutur Jokowi.