Presiden Ukraina Berterima Kasih kepada Jokowi atas Dukungan dan Undangan ke G20

Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati, yang memimpin rapat tersebut, mengatakan aksi walkout dilakukan "tanpa mengganggu... diskusi kami" tentang substansi agenda.

"Semua anggota melihat G20 sebagai forum yang amat penting," katanya kepada wartawan. "Jadi saya yakin ini tidak akan mengikis kerja sama serta peran G20."

Sebelum pertemuan, Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner mengatakan negara tersebut, yang memimpin kelompok G7 negara-negara demokrasi liberal, akan mencari titik temu, namun tidak akan menyediakan "panggung bagi Rusia untuk menyebar propaganda dan kebohongan". Ia tidak ikut serta dalam aksi boikot.

Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov menghadiri pertemuan secara virtual, dan "meminta para mitra untuk menghindari politisasi dialog dan menekankan bahwa G20 selalu dan tetap utamanya forum ekonomi," kata kementeriannya dalam sebuah pernyataan.

Para pejabat keuangan berkumpul di sela-sela pertemuan musim semi Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) di Washington.

Meskipun ada gesekan ini, Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mengatakan kerja sama global "harus dan akan terus berlanjut," seraya menunjuk pada beberapa masalah yang "tidak dapat diselesaikan oleh negara sendiri."

Georgiva, yang memimpin institusi dengan 189 anggota, berkata kepada wartawan, "Saya dapat menjamin bahwa [kerja sama] ini lebih sulit ketika ada ketegangan, tapi bukan berarti tidak mungkin."

Indonesia tahun ini memimpin G20 dan menjadi tuan rumah pertemuan keuangan pada bulan Juli dan pertemuan puncak para pemimpin pada bulan November.

Rusia sudah menyatakan Presiden Vladimir Putin ingin hadir di KTT G20 nanti.

Indonesia diminta lakukan lobi khusus

Pakar hubungan internasional telah menyarankan agar pemerintah Indonesia melakukan lobi politik khusus untuk meyakinkan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, agar menghadiri pertemuan G-20 di tengah seruan kencang memboikot acara itu jika Presiden Rusia, Vladimir Putin, datang.

Seorang pengamat hubungan internasional mengatakan tanpa kehadiran pemimpin negara Barat ataupun Rusia, maka pertemuan tersebut akan sulit menghasilkan solusi menyusul kacaunya perekonomian dunia akibat pandemi dan perang.

Adapun pemerintah Indonesia tetap pada sikapnya untuk tidak memihak dan pertemuan di Bali itu ditujukan pada pemulihan ekonomi global yang menjadi prioritas penduduk dunia saat ini.

Pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Hariyadi Wirawan, menilai Indonesia berada dalam situasi sulit karena berada di antara tarik-menarik kepentingan negara Barat yang menentang kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan G-20 serta menyerukan untuk memboikot acara itu jika Putin benar-benar datang.

Namun sebagai tuan rumah acara, kata dia, Indonesia sudah semestinya mengundang semua negara anggota G-20 tanpa terkecuali, terlepas dari perseteruan politik yang terjadi akibat perang di Ukraina.

Itu mengapa sikap pemerintah yang netral dianggap tepat.

Sebaliknya, jika para pemimpin negara Barat menolak hadir ke KTT, maka hal itu sama saja menghina Indonesia.

"Kita tidak bisa menolak kehadiran Presiden Putin karena itu artinya memihak Barat. Dan karena Indonesia mengundang Putin bukan diartikan kita pro-Rusia.

"Jadi saya harap Indonesia berpegang teguh pada pendiriannya yang bebas aktif dan bahwa pertemuan ini untuk membincangkan masalah-masalah ekonomi dunia," ujar Hariyadi Wirawan kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (27/3).

"Mereka bertarung silakan, tapi Indonesia membuat jarak yang sama dengan mereka. Karena itu kita tidak akan bisa di bawah tekanan Barat untuk menghalangi kehadiran Putin."

Menurut Hariyadi pemerintah Indonesia harus bisa membujuk negara-negara Barat dan Rusia untuk tetap datang dengan argumentasi bahwa pertemuan ini jauh lebih penting dari apa yang terjadi di Ukraina.

Pasalnya pemulihan ekonomi dunia mustahil terwujud tanpa Rusia.

"Pertemuan ini didesain bukan untuk berkelahi secara politik. Tapi membicarakan ekonomi global."

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah menyatakan Indonesia sebagai ketua G-20 tahun ini tidak memihak.

"Sebagai presidensi tentunya dan sesuai dengan presidensi-presidensi sebelumnya adalah mengundang semua anggota G20," kata Staf Khusus Menlu bidang Penguatan Program-program Prioritas Kemenlu dan Co-Sherpa G20 Indonesia, Dian Triansyah Djani.