Bantuan Subsidi Upah 2022: Cemburu Sosial bagi Puluhan Juta Pekerja Informal

Ucy menjadi bagian dari puluhan juta pekerja informal di Indonesia.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statisik (BPS) 2021, jumlah pekerja informal di Indonesia mencapai 78,14 juta jiwa. Jumlah ini lebih besar satu setengah kali dari pekerja formal 52,92 juta jiwa. BPS juga mencatat penghasilan bersih rata-rata pekerja informal tak sampai Rp2 juta per bulan.

Dijanjikan bantuan lain

Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja, Anwar Sanusi berjanji melakukan pemetaan khusus, agar bantuan ini "betul-betul terfokus pada kelompok yang memang berhak untuk menerima."

"Kita harus komunikasi, segera rapat dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menyiapkan data-data calon penerima dari subsidi ini," kata Anwar kepada BBC News Indonesia, Selasa (05/04).

Namun, ia belum bisa memastikan bantuan subsidi upah ini menyasar kepada kelompok pekerja informal.

"Artinya ini untuk memberikan semacam katakan lah tambahan penghasilan bagi penerima upah, yang memang di situ, agar kan dampak covid kemarin kan terjadi misalnya pengurangan jam kerja, kemudian lembur yang tidak ada, yang itu kan membuat penghasilan itu berkurang."

Pada pekerja informal, kemungkinan mereka akan menerima program pemerintah lainnya, "Seperti kartu pra kerja, program bantuan pemerintah untuk usaha mikro, dan ada juga program yang disebut program keluarga harapan dan seterusnya," lanjut Anwar.

Kapan bantuan subsidi upah 2022 cair?

Kemenaker menargetkan pencairan bantuan subsidi upah 2022 bisa dilakukan sebelum lebaran. Sebelum itu, kata Anwar, Kemenaker perlu menyelesaikan revisi anggaran, penyusunan regulasi, persiapan data penerima bantuan, dan berkomunikasi dengan pihak perbankan.

"Jangan sampai istilahnya terjadi kelambatan atau mungkin penyaluran yang terlalu lama. Kita maunya cepat semua, tepat sasaran," kata Anwar.

Bernuansa politik

Di sisi lain, pakar kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, menilai pengumuman subsidi upah dan bantuan langsung tunai lainnya di tengah kenaikan harga komoditas dan energi, lebih bernuansa politis.

"BSU ini nuansanya terlalu politis, bukan sesuai kebutuhan masyarakat. Tidak memberikan edukasi pada masyarakat," kata Trubus.

Menurutnya, BLT bagi buruh ini hanya bersifat "jangka pendek" karena harga komoditas terus meroket.

"Harusnya pemerintah mengubah mindset, cara berpikir paradigmanya dari pandemi covid menjadi endemi. Itu adalah penciptaan lapangan kerja diciptakan secara masif," katanya.

Direktur Eksekutif CORE, Mohammad Faisal ikut menimpali. Menurutnya, ekonomi masyarakat bawah masih belum pulih sepenuhnya karena dampak pandemi.

"Ekonomi masih tertekan atau penciptaan lapangan pekerjaan masih terbatas. Tugas dari pemerintah adalah kebijakan-kebijakan pembukaan kerja bagi mereka. Itu yang lebih berkelanjutan," kata Faisal.

Selain itu, Faisal menyarankan agar program-program BLT tersebut dialihkan untuk mensubsidi kenaikan harga komoditas dan energi belakangan ini.

"Itu akan lebih efektif mempertahankan subsidi di BBM atau gas bersubsidi. Karena pasti semua kena," katanya.

Bantuan subsidi upah merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional yang anggarannya tahun ini dipatok Rp455,62 triliun. Per April, anggaran yang terserap sebesar Rp29,3 triliun atau 6,4%.

Alokasi anggaran PEN 2022 akan disederhanakan menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama terkait dengan penanganan kesehatan, termasuk vaksinasi dan intensif tenaga kesehatan Rp122,54 triliun.

• Mensos Juliari Batubara jadi tersangka korupsi bansos Covid-19, ancaman hukuman mati menanti?
• Data penerima bansos 'amburadul, Pak RT ketiban pulung'

Kelompok kedua, sebesar Rp154,76 triliun yang digunakan untuk program bansos (PKH, sembako), Kartu Pra Kerja, BLT Desa, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), dan antisipasi perluasan perlinsos.

"Sedangkan kategori ketiga Rp178,32 triliun adalah untuk pemulihan ekonomi. Kita akan mendukung berbagai inisiatif Kementerian Lembaga. Apakah ini program Padat Karya untuk parekraf, ketahanan pangan, di bidang ICT, pembangunan kawasan industry, dukungan kepada UMKM, baik juga dalam bentuk penanaman modal negara untuk BUMN yang melakukan berbagai proyek proyek strategis nasional," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dalam rapat terbatas jajaran menteri dengan Presiden Joko Widodo baru-baru ini, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto juga mengatakan pemerintah akan menggelontorkan program kartu sembako, BLT minyak goreng, dan bantuan presiden untuk usaha mikro.