Ada Seruan Boikot jika Putin Datang ke KTT G-20, Indonesia Diminta Lakukan Lobi Politik

Kedua yakni mengajak dan melibatkan negara lain di G-20 seperti Arab Saudi, Brasil, dan India untuk bisa meyakinkan negara-negara Barat dan AS serta Rusia untuk mengesampingkan perseteruan politik mereka.

"Indonesia dan negara lain bisa menjadi penegah demi mencegah terjadinya hiper-inflasi di dunia akibat kenaikan harga bahan bakar minyak dan gas."

"Dua kartu as itu bisa dimainkan Indonesia."

Farhan juga menilai waktu delapan bulan cukup untuk mengatasi persoalan ini. Apalagi kalau eskalasi perang di Ukraina menurun dan ditambah lahirnya solusi dari PBB.

Itu mengapa ia menyarankan pemerintah Indonesia untuk tidak mengabulkan keputusan atau permintaan apapun dari kedua belah pihak.

Bagaimana sikap Indonesia?

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan Indonesia sebagai ketua G-20 tahun ini tidak memihak.

Hal itu dinyatakan di tengah seruan Perdana Menteri Australia Scott Morrison agar Presiden Rusia Vladimir Putin tidak diundang dan supaya Rusia dikeluarkan dari forum itu seperti yang disampaikan Presiden AS Joe Biden.

"Sebagai presidensi tentunya dan sesuai dengan presidensi-presidensi sebelumnya adalah mengundang semua anggota G20," kata Staf Khusus Menlu bidang Penguatan Program-Program Prioritas Kemenlu dan Co-Sherpa G20 Indonesia, Dian Triansyah Djani.

Ia menambahkan Indonesia dalam mengetuai berbagai konferensi suatu forum dan organisasi berpegang pada aturan yang berlaku, dan tidak terkecuali di G-20.

"Oleh karena itu memang kewajiban untuk presiden G-20 untuk mengundang semua anggotanya," katanya.

KTT G-20, sambungnya, akan dipusatkan pada pemulihan ekonomi global yang menjadi prioritas penduduk dunia saat ini.

Presiden Putin, kata duta besarnya di Jakarta, Lyudmila Vorobieva, mengatakan telah menerima undangan dari Indonesia dan berkeinginan hadir di Bali pada November mendatang.

Disinggung mengenai desakan agar Rusia dikeluarkan dari G-20, Vorobieva mengatakan hal itu tidak membantu mengatasi masalah ekonomi global.

Dia mendesak Indonesia, yang tahun ini memimpin G20, untuk tidak terombang-ambing oleh tekanan dari negara-negara Barat.

Apa yang perlu dibahas dalam pertemuan G-20?

Pakar hubungan internasional, Hariyadi Wirawan, mengatakan satu hal yang diharapkan dari pertemuan KTT G-20 adalah pemerintah Indonesia bisa membawa kembali negara-negara Barat dan Rusia "ke jalur yang sebenarnya" seperti sebelum terjadinya perang di Ukraina.

Sebab setelah negara-negara Barat menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Rusia, perekonomian dunia terancam kacau.

Itu mengapa mau tidak mau, katanya, pertemuan G-20 akan tetap menyentuh persoalan politik internasional yang saat ini terjadi.

"Besar kemungkinan diskusinya lebih banyak masalah politik internasional. Karena perekonomian dunia jadi kacau dan tidak bisa kembali ke track-nya. Sistem keuangan kacau karena boikot negara Barat ke Rusia."

"Maka gambaran saya atas pertemuan itu agak suram. Saya pikir Indonesia sedapat mungkin melakukan hal-hal yang perlu untuk meminta mereka kembali ke jalur yang sebenarnya."

"Dengan begitu menghasilkan sesuatu."

Baginya tanpa kehadiran Rusia maka sulit membawa perbaikan bagi permasalahan ekonomi global yang dihantam pandemi Covid-19 dan perang di Ukraina.

Apalagi Rusia sekutu dekat dengan China.

"Rusia dekat dengan China dan China punya kapasitas besar dalam perekonomian yang bisa mengganggu perdagangan internasional."

"Rusia juga memiliki cadangan minyak dan gas yang besar, banyak negara Eropa Barat ketergantungan pada Rusia yang menyebabkan AS tidak bisa sendirian untuk segala sesuatunya."

"Jadi kalau Rusia tidak datang, susah terwujud [pemulihan ekonomi] sebab saling berkaitan."

Tapi lebih dari itu banyak negara berkembang bergantung pada negara maju.

Artikel ini merupakan hasil liputan BBC Indonesia yang ditayangkan juga di Kompas.TV