Konflik Rusia-Ukraina: Dampak bagi Indonesia, Harga Mi Instan, Pupuk hingga Bunga Kredit Bisa Naik

"Kalau hambatan amonium nitrat dan pupuk di Rusia berlangsung lama, pastinya harga pupuk subsidi akan terbang cukup tinggi dan akan mempengaruhi juga biaya pertanian di dalam negeri," tutur Bhima.

Sebelumnya, Deputi Bidang Statistik Distribusi Jasa BPS Setianto juga telah mengingatkan bahwa sejumlah komoditas ekspor maupun impor Indonesia dengan Rusia maupun Ukraina akan terpengaruh dan bisa memicu inflasi.

Tetapi, seberapa besar pengaruhnya baru dapat terlihat pada data yang akan dirilis bulan depan.

Bahan bakar non-subsidi telah naik

Salah satu dampak yang telah terasa akibat invasi Rusia ke Ukraina adalah kenaikan harga bahan bakar non-subsidi.

Harga gas LPG non-subsidi telah naik dari Rp13.500 per kilogram menjadi Rp15.500 per kilogram sejak 27 Februari lalu.

PT Pertamina Patra Niaga menyatakan kenaikan harga itu terjadi karena mengikuti perkembangan terkini industri minyak dan gas.

Selain itu, PT Pertamina (Persero) telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yakni Pertamax Turbo dan Dexlite per 3 Maret 2022 dengan kisaran kenaikan Rp500-Rp1.100 per liter.

Sejauh ini, BBM bersubsidi seperti Pertamax dan Pertalite belum mengalami kenaikan harga.

"Kita tinggal menunggu saja, apakah pemerintah bisa menahan pertalite dan pertamax," kata Bhima Yudhistira.

Harga minyak dunia per Rabu (2/3) telah menembus US$110 (Rp1,58 juta) per barrel.

Kenaikan harga minyak dikhawatirkan dapat memicu inflasi karena akan diikuti oleh kenaikan harga produk-produk lainnya.

Bunga kredit motor hingga rumah bisa ikut terpengaruh

Di tengah kenaikan harga komoditas pangan dan energi, Bhima memperkirakan bunga pinjaman juga akan terpengaruh oleh situasi di Ukraina.

Inflasi yang meningkat akan menyebabkan biaya pinjaman naik, sehingga akan ditanggung oleh konsumen.

"Konsumen juga menanggungnya misalnya pada kredit kendaraan bermotor yang naik, KPR juga akan lebih mahal, jadi konsekuensinya ke sana," tutur Bhima.

Kenaikan bunga pinjaman itu, kata dia, adalah "konsekuensi logis" dari situasi saat ini.

Indikasi-indikasinya pun telah terlihat di tataran global, misalnya dengan kenaikan suku bunga di Amerika Serikat menjadi tiga hingga empat kali lipat dan inflasi tinggi di negara-negara maju.

Apa yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia?

Ada sejumlah hal yang dinilai Bhima bisa dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengurangi dampak ekonomi perang Rusia-Ukraina di dalam negeri.

Situasi bisa menjadi lebih buruk apabila eskalasi perang Rusia-Ukraina menjadi lebih lama dan harga minyak mentah menembus US$120 (Rp1,72 juta) per barrel.

Pemerintah diminta menambah dana kompensasi kepada Pertamina dan PLN agar harga BBM dan tarif dasar listrik tidak naik hingga akhir tahun.

"Kekuatan APBN sebetulnya cukup karena sekarang pemerintah lagi diuntungkan dengan pendapatan negara yang naik karena batu bara dan sawit, estimasinya ada Rp111 triliun, jadi bisa subsidi silang," jelas dia.

Baca juga:

• 'Perang ekonomi' terhadap Rusia: 'Tiada dollar, saya tidak tahu harus berbuat apa!'
• Rusia menyerbu Ukraina, sanksi-sanksi apa saja yang dijatuhkan Barat?
• Puluhan WNI dievakuasi dari Kyiv di Ukraina ke Romania

Kemudian pemerintah juga diminta menambah subsidi energi bagi elpiji dan BBM. Anggaran untuk subsidi itu saat ini berkisar Rp134 triliun, tetapi diharapkan bisa bertambah menjadi Rp180-Rp200 triliun.

Selain itu, pemerintah juga diminta tidak buru-buru menarik bantuan sosial dan bantuan ekonomi yang diberikan selama pandemi.

Perekonomian Indonesia masih perlu waktu untuk bangkit setelah dihantam krisis ekonomi akibat pandemi.

Pendapatan masyarakat disebut belum sepenuhnya pulih, sehingga kenaikan harga komoditas yang terjadi akibat perang di Ukraina, akan semakin menekan daya beli mereka.

"Kalau intervensi itu bisa berjalan, saya yakin dampaknya tidak akan seburuk di luar negeri," kata Bhima.

 

Artikel ini merupakan hasil liputan BBC Indonesia yang ditayangkan juga di Kompas.TV