Cegah Pungli, Sandiaga Uno Usul Masjid Al Jabbar Terapkan Sistem Pembayaran Parkir Digital

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengusulkan agar diterapkan sistem pembayaran parkir digital di Masjid Al Jabbar, Bandung, Jawa Barat. 

Hal itu untuk mencegah praktik pungutan liar (pungli) di masjid tersebut, serta untuk mendukung pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.

"Programnya itu seperti apa? Mungkin, kita bisa melakukan digitalisasi untuk ruang parkir. Kita juga bisa melakukan pelatihan kepada calo yang tertangkap dan yang "memalak" untuk diberikan alternatif pekerjaan yang lebih sesuai dengan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan," kata Sandiaga di sela-sela acara Road to Run For Independence Day (RFID) 2024 di Jakarta, Minggu (21/4/2024). 

Sandiaga mengungkap pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Jawa Barat terkait masalah maraknya pungli di Masjid Al Jabbar. 

Baca Juga: Baru! Masjid al jabbar punya museum sejarah islam

Ia juga sudah mendengarkan pernyataan dari Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin yang akan menindak tegas pelaku pungli karena kejadian pungli terus berulang.

"Karena ini terus berulang, apalagi kita sekarang sudah memiliki datanya ditindak tegas saja dan diberikan tentunya sebuah program agar ini tidak terulang lagi ke depan," ujarnya.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin menyebutkan bahwa operator pengelola parkir di Masjid Raya Al Jabbar akan dievaluasi pasca kontraknya selesai yang berlaku satu tahun dan berakhir pada Juni 2024.

"Perparkiran itu kontrak satu tahun dan berakhir Juni, dan pasti akan kami evaluasi. Karena kami ingin yang terbaik bagi Al Jabbar jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan," ucap Bey seperti dikutip dari Antara, Kamis (18/4). 

Baca Juga: Perputaran Uang Judi Online di RI Capai Rp327 T, Menkominfo: Sudah 4 Orang Bunuh Diri

Evaluasi juga akan dilakukan pada beberapa masalah yang kerap dikeluhkan oleh masyarakat kala berkunjung ke Masjid Al Jabbar, seperti tarif sewa odong-odong.

"Memang saya lihat itu bukan masalah pungli saja, ada masalah odong-odong yang tarifnya sampai Rp60.000-90.000. Tapi juga jujur masyarakat menikmati, odong-odong meski tarif sampai Rp90.000, kalau diputus -dilarang- begitu saja bayangkan kalau itu baru beli nyicil dan pasti berdampak, jadi ini dibahas lebih lanjut," tuturnya.

Pengelolaan Masjid Al Jabbar 

Ia juga menyoroti bagaimana area Masjid Al Jabbar yang kerap kali dijadikan area botram oleh pengunjung yang kebanyakan wisatawan dari luar daerah.

"Kami akan melihat detail seperti apa, alur pergerakan jemaah seperti apa, ada yang botram (tradisi berkumpul dan saling berbagi yang dilakukan oleh masyarakat) juga, apa pantas di masjid ada yang botram. Jadi Nanti kita evaluasi menyeluruh, termasuk soal jalan yang sempit. Kami Pemprov komit memberi yang terbaik tapi perlu waktu untuk penyelesaiannya," terangnya. 

Baca Juga: BPKH Gandeng BRI Siapkan Uang Saku Jemaah Haji Rp665 M, Per Orang Dapat Rp3,1 Juta

Pengelolaan Masjid Al Jabbar ke depan juga akan melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat yakni Ridwan Kamil dan Ahmad Heryawan plus Gubernur Jabar menjadi dewan penasihat.

"Kepgub (pengelolaan Al Jabbar) kami ubah, mungkin ketua DKM diemban Sekda, dan siapapun gubernurnya akan jadi dewan penasehat. Kemudian kan ini dibangun zaman pak Aher dan pak Ridwan Kamil, akan kami cantumkan di dalam pengurusan untuk mendengarkan pandangan mereka soal Masjid Al Jabbar ke depan," sebutnya. 

Kasus pungli di Masjid Al Jabbar viral di media sosial setelah seorang pengguna X dengan nama akun @petanirumah mengeluhkan pengalaman tak mengenakkan di Masjid Al Jabbar. 

Baca Juga: Jemaah Haji Terbang Pertama ke Arab Saudi pada 12 Mei, Ini Rincian Perjalanan Ibadah Haji 2024

Ia harus membayar biaya parkir hingga Rp25.000 di Masjid Al Jabbar. Tak hanya itu, ia juga dipaksa untuk membeli kantong plastik sebesar Rp5.000 saat hendak menitipkan sendal.

"Yang pasti pungli ditolak, dan penggunaan plastik dikurangi karena tidak ramah lingkungan. Kami juga akan lihat lagi seperti apa, pungli jangan main-main, kami cari solusi karena masyarakat sekitar harus dapat manfaat tapi jangan sampai ada premanisme di situ," tegas Bey. 

 

Penulis : Dina Karina Editor : Gading-Persada

Sumber : Antara