Kepala Desa di Lombok Dipenjara usai Kampanyekan Istri, Sejumlah Kades Protes, Minta Dibebaskan
Bali nusa tenggara | 6 Februari 2024, 12:42 WIBMATARAM, KOMPAS.TV - Sejumlah kepada desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKAD) Lombok Barat menggelar aksi protes di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, Senin (5/2/2024).
Aksi ini berkaitan dengan Majelis Hakim PN Mataram yang menjatuhkan vonis 3 bulan penjara kepada Kepala Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, Mawardi, yang dinilai terbukti melakukan tindak pidana pemilu karena mengkampanyekan istrinya yang menjadi caleg DPRD Lombok Barat.
Ketua Umum AKAD Lombok Barat sekaligus Kades Jeringo, Sahril, menilai bahwa jaksa salah menilai perbuatan Mawardi yang mengajak anggota grup WhatsApp dan Facebook untuk memilih istri Mawardi.
Baca Juga: Kades di Lombok Divonis Penjara 3 Bulan, Kampanyekan Istri yang Nyaleg di Grup WA dan Facebook
“Kepala Desa Langko Mawardi dianggap Jaksa Penuntut Umum menganggap jabatannya melekat di mana-mana. Dari mana mengambil teori hukum kepala desa itu melekat jabatannya di Facebook, di WhatsApp grup,” ucap Sahril dalam orasinya, seperti dikutip dari Kompas.com.
Menurutnya, kasus ini cukup dilaporkan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKSDM) kabupaten saja, tidak dibawa ke ranah tindak pidana pemilu.
Ia memberi contoh aparatur sipil negara (ASN) yang melanggar netralitas akan dibawa ke Komisi ASN (KASN). “Tapi kepala desa malah didorong tindak pidana,” ujar Sharil.
Ia yang sempat berharap rekannya dapat divonis bebas bersyarat pun mengaku kecewa.
Baca Juga: Kades Temanggung Disebut Konsolidasi Menangkan Prabowo, Bawaslu Belum Bisa Pastikan Pelanggaran
Sebagai informasi, Mawardi divonis tiga bulan penjara dan denda Rp1 juta subsider satu bulan penjara karena terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu dengan mengkampanyekan istrinya.
Penulis : Fiqih Rahmawati Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kompas.com