> >

Saat Gibran Tolak Jabatan Presiden 3 Periode dan Pilih Bakal Ikut Demo Bersama Mahasiswa 14 April

Update | 13 April 2022, 05:00 WIB
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka usai bertemu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Senin (28/3/2022). Gibran menolak jabatan presiden tiga periode sekaligus berencana ikut demo bersama mahasiswa pada 14 April 2022. (Sumber: Kompas TV/Widi Nugroho)

SOLO, KOMPAS.TV - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku akan taat konstitusi, dan berniat untuk ikut dalam demo menolak wacana jabatan presiden tiga periode.

Pernyataan itu disampaikan Gibran tersebut disampaikan ditemui di Pasar Legi Kota Solo, Selasa (12/4/2022) kemarin.

"Semua aspirasi kami tampung, (presiden tiga periode) saya ikuti konstitusi," kata Gibran.

Gibran menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga telah menyatakan, pemilihan umum (pemilu) akan tetap digelar pada 14 Februari 2024 mendatang.

"Kan sudah jelas to, pemilu tidak ditunda, tanggal sudah jelas," lanjutnya.

Baca Juga: ASN Solo Dilarang Mudik Pakai Mobil Dinas, Gibran Sebut Kendaraan Plat Merah akan Dikandangkan

Pernyataan Jokowi tersebut, lanjut Gibran, sesuai dengan harapannya.

"Sudah tegas, wes ora usah dipermasalahke (jangan dipermasalahkan) lagi. Tenang saja," tegas Gibran juga merupakan putra sulung Presiden Jokowi itu.

Gibran bahkan menyatakan bakal ikut dalam demonstrasi mahasiswa yang direncanakan berlangsung di kotanya itu, dan meminta agar diberi kabar kapan demonstrasi itu akan diselenggarakan.

"Nek ono demo (kalau ada demo) menolak tiga periode arep melu (akan ikut). Kandanono (kasih tahu saja)," kata Gibran..

"Iya tidak apa-apa, demo biasa. Enggak ada kerusuhan di Solo. Tenang, sudah saya sampaikan silakan menyampaikan aspirasi secara damai," sambungnya.

Seperti diketahui, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Solo Raya berencana menggelar aksi unjuk rasa pada 14 April 2022.

Terkait permintaan Gibran, BEM se-Solo Raya, Widi Adi Nugoro menyebut itu hanya gimik.

"Saya kira gimik saja dari Mas Gibran," kata Widi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (12/4).

Widi menambahkan, BEM se-Solo Raya belum berencana melakukan demo dengan tuntutan menolak presiden tiga periode.

"Soal presiden tiga periode tidak kita angkat karena itu sudah dibatalkan oleh Presiden. Dan sudah dikasih tanggal 14 Februari 2024 pemilu, tidak membawa isu itu," jelas Widi.

Jika nantinya aksi unjuk rasa tersebut digelar, secara garis besar ada tiga tuntutan dari para mahasiswa.

Mereka akan mendesak pemerintah menstabilkan harga minyak goreng serta bahan pokok lainnya.

"Kemudian mengkaji ulang kenaikan BBM serta mendesak pemerintahan untuk ketersediaan BBM, ketiga itu mengkaji ulang UU IKN," ujarnya.

Mengenai jumlah massa yang akan turut aksi, Widi memperkirakan sekitar 700 hingga seribu massa, yang berasal dari sekitar 20 organisasi BEM.

"Untuk massa sekitar 700 sampai 1.000 orang. Berasal dari 20-an organisasi BEM dari total 40 BEM se-Solo Raya," ujar Widi.

Meski demikian, pihaknya belum menemukan lokasi dan waktunya.

"Nanti malam kita rapat. Setelah itu baru kita putuskan waktu dan tempat, kemudian membuat surat pemberitahuan untuk instansi terkait, terutama kepolisian setempat," paparnya.

Baca Juga: Tolak 3 Periode, Gibran : Nek Ono Demo, Aku Tak Melu

Belum ada pemberitahuan resmi

Terpisah, Kapolresta Solo Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak menyebut belum ada pemberitahuan secara resmi mengenai rencana aksi tersebut.

"Sampai saat ini kita belum menerima pemberitahuan terkait dengan rencana aksi besok tanggal 14.”

“Namun pada prinsipnya Polri akan hadir sebagai representasi negara untuk mengamankan semua kegiatan penyampaian pendapat di muka umum secara humanis profesional dan akuntabel," kata dia, dikutip dari Kompas.com.

Mengenai wacana Gibran turut dalam aksi demo, menurutnya tidak ada perlakuan khusus.

Ade menuturkan, Polri akan hadir sebagai representasi negara dalam setiap aksi penyampaian pendapat di muka umum.

"Intinya Polri dengan teman-teman TNI akan hadir sebagai representasi negara untuk mengamankan semua bentuk penyampaian aspirasi di muka umum. Dan yang paling utama tentunya keseimbangan antara hak dan kewajiban sesuai UU yang berlaku," jelas Ade, setelah pengamanan aksi demo di Flyover Purwosari, Selasa (12/4).

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas.com


TERBARU