Kemenkumham sulsel adakan Diseminasi Pelaporan Pemilik Manfaat Korporasi
Berita daerah | 2 September 2021, 22:27 WIB“Prinsip mengenali penerima manfaat ini sebenarnya berkaitan dengan mencegah, mengenali dan melaporkan potensi – potensi yang kemungkinan terjadi,” ujar Prof Anwar
Prof. Anwar memberi masukan untuk menambah subjek dari penerima manfaat dalam peraturan terkait BO utamanya dalam permenkumham 15/2019. Seperti cakupan pada korporasi.
Brillian Thioris narasumber dari unsur notaris mengatakan bahwa korporasi wajib menetapkan pemilik manfaat dan wajib menyampaikan informasi yang benar mengenai pemilik manfaat dengan membuat surat pernyataan tentang kebenaran informasi yang disampaikan.
Thioris menambahkan dalam kaitan dengan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat oleh korporasi pada saat korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya maka pengurus korporasi wajib membuat surat pernyataan mengenai pemilik manfaat untuk setiap tindakan hukum yang berpotensi menyebabkan terjadinya perubahan BO.
Kepala Kantor Wilayah VI KPPU Hilman Pujana menyampaikan peraturan KPPU no 2 Tahun 2021 tentang pedoman pengenaan sanksi denda pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
#pelayananhukum
#Bo
#kanwilkumhamsulsel
Penulis : KompasTV-Makassar
Sumber : Kompas TV Makassar