Dianggap Meresahkan, Poster "17 Agustus Lomba Bertahan Hidup" di Klaten Dicopot

Menurutnya, presiden bukanlah bagian dari lambang negara. Jadi, kata Fickar, tidak relevan jika mural tersebut lantas dikaitkan dengan penghinaan terhadap presiden.

"Lambang negara itu bukan Presiden, tetapi garuda pancasila. Jadi sebenarnya tidak relevan dan tidak konteks pasal tentang penghinaan terhadap presiden," jelasnya.

Lebih lanjut, Fickar menjelaskan terkait pasa penghinaan presiden yang merupakan peninggalan penjajah Belanda dan tidak relevan diterapkan di Indonesia.

Baca Juga: Mural Jokowi 404 Dianggap Hina Lambang Negara, Pakar Hukum: Tidak Relevan

"Pasal peninggalan penjajah Belanda yaitu penghinaan terhadap ratu karena Belanda memang negara kerajaan (monarchi) yang kepala negara atau rajanya baru berganti jika mati, sedangkan Indonesia itu negara demokrasi yang presiden atau kepala negaranya berganti lima tahun sekali," jelas dia.

Fickar juga menyebut laporan perihal nama baik di Indonesia dibuat berdasarkan delik aduan, artinya penyelidikan baru bisa dilakukan apabila Presiden Jokowi sendiri selaku pihak yang digambarkan, melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian.

Penulis : Nurul Fitriana Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV/Kompas.com/TribunSolo