> >

Anies Baswedan Ditantang Gelontorkan Dana 1 Triliun Buat Reboisasi Kawasan Hutan Bogor

Politik | 21 Januari 2021, 10:49 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperlihatkan penghargaan Kota dan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Kamis (24/12/2020). (Sumber: Facebook Anies Baswedan)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditantang untuk melakukan reboisasi kawasan hutan di Bogor dan sekitarnya.

Tantangan itu diajukan mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. Menurutnya untuk reboisasi kawasan hutan Bogor perlu anggaran Rp1 triliun.

Dedi Mulyadi menjelaskan reboisasi kawasan hutan Bogor dan sekitarnya penting demi mencegah banjir yang ujung-ujungnya merugikan warga Jakarta.

Baca Juga: Pasca Banjir Bandang di Kawasan Puncak Bogor, Ribuan Warga Dievakuasi ke Pengungsian

Dulu, kata Dedi, sebelum Anies Baswedan menjabat Gubernur, ia pernah mengajukan proposal agar Pemprov DKI berinvestasi dalam hutan abadi kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Ia menawarkan DKI membeli pohon-pohon di sekitar daerah alira sungai (DAS) Citraum dan Cimanuk yang pada akhirnya mengalir ke Jakarta.

Tak lama setelah penawaran investasi abadi ala Dedi tersebut, staf Ahok datang ke Purwakarta untuk riset. Namun sejak kunjungan riset dan hingga kini belum ada tindak lanjut.

Kini, Dedi menawarkan kembali ke Gubernur DKI Anies Baswedan untuk membuat anggaran 2021 minimal Rp 1 triliun untuk reboisasi hutan negara di daerah-daerah penyangga Jakarta, terutama di kawasan sepanjang daerah aliran sungai.

Baca Juga: Apes Banget, Raffi Ahmad Curhat ke Dedi Mulyadi Kasusnya Digoreng Orang yang Mau Jatuhin

Jika pohon-pohon di DAS itu milik masyarakat, maka Pemprov DKI bisa membelinya untuk dijadikan pohon abadi.

"Jadi Pemprov DKI itu nanti jadi ibu kota. Karena ibu, dia sayang pada anak-anak kotanya. Toh misalnya, kalaupun Rp 1 triliun atau Rp 2 triliun dikeluarkan untuk reboisasi hutan dan itu dikerjakan oleh DKI, karena uang di Jakarta pun uang dari daerah," ujar Dedi, Kamis (21/1/2021) dikutip dari Kompas.com.

Uang dari daerah yang dimaksud Dedi yakni perusahaan membayar pajak pertambahan nilai (PPN) berdasarkan NPWP dan rata-rata kantor mereka berada di Jakarta.

Artinya, pajak itu mengalir ke Jakarta meski pabriknya berada di daerah lain seperti Purwakarta, Bekasi dan sekitarnya.

Baca Juga: Anies Baswedan Disebut Sudah Minta Pemerintah Pusat Ambil Alih Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

"Jadi Jakarta itu mendapat bagi hasil yang keringatnya atau rasa susah dan pencemarannya terjadi di daerah," ujar Dedi.

Dedi menambahkan warga yang biasa menebang pohon milik mereka karena membutuhkan uang, bisa beralih profesi menjadi peternak sapi.

Lalu bekerja sama dengan badan usaha milik daerah (BUMD) DKI untuk membeli sapi dari mereka untuk memenuhi kebutuhan daging.

"Saya menantang Gubernur Anies mengeluarkan dana Rp 1 triliun untuk penghijauan kawasan hutan di Bogor dan daerah sekitarnya. Misalnya, DAS Citarum banyak pohon milik rakyat di atas tanah negara. Ketika gede ya ditebang. Sayang kalau ditebang, bagaimana kalau dibeli Pemprov DKI untuk pohon abadi," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR ini.

 

Penulis : Johannes-Mangihot

Sumber : Kompas TV


TERBARU