> >

Anggota DPRD DKI Walk Out Buntut Batal Naik Gaji hingga Dianggap Kekanak-kanakan

Peristiwa | 15 Desember 2020, 10:56 WIB
Suasana ruang rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. Anggota DPRD DKI Jakarta melakukan aksi walk out saat anggota Fraksi PSI akan membacakan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan Peraturan Zonasi, Senin (14/12/2020) (Sumber: KOMPAS.com/ROSIANA HARYANTI)

"Apalagi ada bahasa bahwa DPRD ini merampok uang rakyat. Saya tersinggung, saya (katanya) ngerampok, siapa yang saya rampok? Kalau dia berani, ngomong sendiri sini, jangan di media," kata Jamaludin.

Baca Juga: Kronologi Anggota DPRD DKI Walk Out Saat Fraksi PSI Buka Suara, Berawal Kekecewaan Golkar

Dianggap Bentuk Koreksi PSI

Sementara itu, menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik, aksi walk out delapan dari sembilan fraksi DPRD DKI Jakarta saat Fraksi PSI membacakan pandangan adalah sebagai bentuk koreksi.

Dia menilai, aksi walk out tersebut adalah sebuah koreksi terhadap Fraksi PSI yang dinilai masih belum mengerti apa fungsi sebuah fraksi.

"Itu kan bagian dari koreksi terhadap PSI yang ternyata PSI enggak paham juga fungsi fraksi itu apa," kata Taufik

Bukan hanya soal RKT

Taufik membantah aksi walk out anggota Dewan saat Fraksi PSI membacakan pandangan dikarenakan RKT 2021 yang batal naik.

Dia mengatakan, banyak kelakuan PSI yang membuat gerah anggota Dewan karena dinilai tidak konsisten memberikan suara.

"Macam-macam (kasusnya), jadi nanti kan kita enggak mau bahwa ketika di dalam dia sepakat, tiba-tiba besoknya bunyinya lain (tidak sepakat)" kata dia

Taufik menjelaskan, Fraksi PSI tidak memahami bahwa fungsi dari fraksi adalah kepanjangan tangan partai sehingga apa yang semestinya disampaikan fraksi adalah pemikiran partai.

Itulah sebabnya, suara yang dikeluarkan anggota Dewan dari Fraksi PSI semestinya sesuai dengan suara partai dan tidak berubah-ubah, terutama saat pembahasan kenaikan tunjangan dalam RKT 2021.

"Dalam ketentuan dalam UU fraksi adalah kepanjangan tangan partai karenanya sebenarnya suara fraksi, suara yang dikeluarkan oleh fraksi di lingkungan Dewan itu seharusnya menjadi suara partai, kan (yang dilakukan PSI) ini beda," kata dia.

Baca Juga: Ahok Marah Dengar Gaji Anggota DPRD DKI Naik Besar: Kalau Saya Gubernur, Tak Setuju!

Tanggapan PSI

Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Jakarta Michael Victor Sianipar mengaku tidak ambil pusing dengan aksi WO yang dilakukan delapan fraksi lain dan tetap berkomitmen untuk menjaga kepentingan rakyat.

"Apa pun yang terjadi, kami akan terus menyuarakan kepentingan rakyat," kata Michael.

Michael mengatakan, aksi tersebut diartikan PSI sebagai bentuk kritik dari fraksi lain kepada Fraksi PSI.

Peristiwa tersebut, kata Michael, merupakan bentuk konsekuensi politik atas pilihan PSI ketika bermanuver membuat pilihan berbeda dari kebanyakan fraksi lainnya.

"Tentunya pilihan yang diambil kami kemarin akan membawa konsekuensi secara politik. Kami menghargai sikap dari rekan-rekan yang lain sebagai bentuk kritik terhadap kami," kata dia.

Sikap Kekanak-kanakan

Sementara itu, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai para anggota DPRD DKI Jakarta tersebut telah menunjukkan sikap yang kekanak-kanakan.

"Cara fraksi-fraksi DPRD DKI menyikapi PSI dengan kompak walk out sebelum pembacaan pandangan PSI pada rapat paripurna DPRD tentu saja terlihat kekanak-kanakan. Apalagi keputusan untuk walk out itu dilakukan sebelum mendengarkan apa yang menjadi sikap PSI," kata Lucius kepada Kompas.com, Senin.

Lucius menilai, sikap para anggota DPRD DKI itu semakin menunjukkan bahwa selama ini mereka memang berkomplot untuk berupaya menaikkan gaji dan tunjangan melalui Rencana Kerja Tahunan 2021.

Namun, rencana mereka terhalang oleh sikap PSI yang menolak kenaikan gaji. Akibatnya, mereka kompak melampiaskan kekesalannya pada PSI.

"Semakin kelihatan bahwa kekompakan fraksi-fraksi dalam menyepakati RKT adalah sesuatu yang dilakukan secara sadar dan penuh nafsu besar untuk mendapatkan tunjangan fantastis," katanya.

Ia juga mempertanyakan alasan fraksi di DPRD DKI perlu keroyokan untuk menghadapi fraksi kecil seperti PSI.

Padahal, PSI partai baru dan hanya memiliki total delapan kursi di Kebon Sirih. Suara PSI sebenarnya dengan mudah bisa diabaikan dan fraksi lain tidak perlu sampai melakukan aksi protes berupa walk out dari ruang sidang.

Namun, ia menduga hal ini memang bentuk spontan karena kekecewaan mereka batal naik gaji dan tunjangan.

"Fraksi-fraksi stres dengan kekencangan PSI yang jujur menyampaikan ke publik (kenaikan soal gaji dan tunjangan). Dan ekspresi stres itu yang tampaknya memicu kekompakan fraksi-fraksi untuk sama-sama meninggalkan ruang sidang hingga PSI sendirian di ruangan," ujarnya.

Baca Juga: Rapat Paripurna Usulan Kenaikan Pendapatan Anggota DPRD DKI Jakarta

Penulis : fadhilah

Sumber : Kompas TV


TERBARU