Demokrat Bantah Dalangi Demo di Yogyakarta

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua DPD Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta, Heri Sebayang, membantah memimpin demonstrasi yang berujung kericuhan di kota pimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono X.

"Sekarang berkembang saya pimpinan gerakan demo. Saya tekankan itu tidak benar kalau saya memimpin gerakan demonstrasi buruh," kata Heri dalam pernyataan virtualnya kepada jurnalis Kompas TV Audrey Chandra, Jumat (9/10/2020).

Menurut Heri, keberadaannya di tengah para demonstran adalah mewakili Partai Demokrat di Yogyakarta menyampaikan pandangannya, dan mendukung perjuangan para buruh.

"Kalau saya orasi dalam gerakan buruh itu betul. Karena saya sebagai pimpinan partai bersama anggota DPRD saya, baik dari kabupaten, provinsi dan parpol lain, menerima buruh saat buruh menyampaikan aspirasi," jelasnya.

Setelah memberikan orasi, lanjut Heri, dia dan politikus lainnya kembali ke DPRD. Sementara para buruh yang melakukan demonstrasi di depan gedung DPRD melanjutkan demonstrasinya ke arah kantor gubernur Yogyakarta.

"Setelah itu ada gelombang lain saya tidak tahu. Terjadilah gesekan dan muncul di media," tuturnya.

Heri menyayangkan aksi perusakan yang dilakukan massa di Malioboro.

Demokrat, menurutnya, mendukung tuntutan para buruh yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Namun Yogyakarta adalah Kota Budaya dan Pelajar. "Kita (harus) hargai budaya itu," ucapnya.

Kurang Elok Kalau Terburu-buru Menuduh Demo Ditunggangi

Pemerintah diminta tidak terburu-terburu menuduh demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja ada yang menunggangi.

"Soal demo saya rasa kurang elok kalau terburu-buru pihak penguasa menuduh bahwa ini ada yang dalangnya, sponsor dan sebagainya," kata politikus Partai Demokrat Didi Irawadi dalam pernyataan virtualnya kepada jurnalis Kompas TV Adristya Chintia, Jumat (9/10/2020).

Menurut Didi, ada penegak hukum yang bisa melakukan investigasi dan menyelidiki untuk dugaan ada pihak yang mendalangi demonstrasi yang digawangi buruh dan mahasiswa tersebut.

"Kita serahkan saja ke penegak hukum untuk melakukan investigasi," ucapnya.

Untuk saat ini, kata Didi, sebaiknya pemerintah bersikap lebih bijaksana dengan membuka ruang-ruang dialog seluas-luasnya kepada kelompok masyarakat yang dirugikan dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja.

"Presiden sebagai harapan terakhir masyarakat harusnya punya solusi baik dan adil untuk kelompok pekerja, buruh, dan pengusaha," tutup Didi.

Demo Omnibus Law Ditunggangi

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahmud MD menuding adanya aktor yang menunggangi demonstrasi Omnibus Law yang berakhir ricuh kemarin.

Pernyataan itu disampaikan Mahfud dalam konferensi pers yang digelar di kantor Kemenko Polhukam kemarin, Kamis (8/10/2020).

Mahfud menegaskan, akan mempidanakan para pelaku yang bertindak anarkistis dalam demonstrasi yang berlangsung kemarin.

"Pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal," tegas Mahfud.

Pernyataan yang dibacakan Mahfud MD tersebut, ditandatangani oleh Mohammad Mahfud MD selaku Menko Polhukam, Muhammad Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri, Budi Gunawan selaku Kepala Badan Intelijen Negara, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto selaku Panglima TNI, dan Jenderal Idham Azis selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penulis : Hariyanto-Kurniawan

Sumber : Kompas TV