Heboh soal Israel di Piala Dunia U20 2023, Benarkah FIFA Bebas dari Politik?

JAKARTA, KOMPAS.TV – Beberapa hari terakhir ini, dunia sepak bola Indonesia diramaikan oleh perdebatan seputar keikutsertaan Israel di Piala Dunia U20 2023 yang dijadwalkan digelar di Indonesia pada Mei mendatang.

Sejumlah kalangan menolak keikutsertaan timnas Israel di Piala Dunia U20.

Salah satu yang menolak adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ia mengatakan penolakan terhadap Israel sebagai wujud memperjuangkan komitmen Presiden ke-1 RI Soekarno yang membela perjuangan Palestina dari penjajahan Israel.

"Kita sudah tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non Blok, dan maupun dalam Conference of the New Emerging Forces. Jadi ya kita ikut amanat beliau," kata Ganjar, Kamis (23/3/2023).

Penolakan juga datang dari Gubernur Bali I Wayan Koster yang disampaikan lewat surat yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga RI bernomor kop T.00.426/11470/SEKRET dan bertanggal 14 Maret 2023.

"Kami, Pemerintah Provinsi Bali menyatakan menolak keikutsertaan tim dari negara Israel untuk bertanding di Provinsi Bali," bunyi surat yang ditandatangani Gubernur Koster tersebut.

"Kami menyampaikan sudut pandang bahwa kebijakan politik Israel terhadap Palestina yang tidak sesuai dengan kebijakan politik Pemerintah Republik Indonesia, yang sampai saat ini masih menjadi masalah serius politik regional.”

Baca Juga: Imbas Tolak Israel, Ganjar Pranowo "Dihajar" Netizen di Medsos, Akmal: Blunder Besar PDIP

"Serta tidak adanya hubungan diplomatik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Israel," lanjut surat tersebut.

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas juga menolak kedatangan timnas U20 Israel. Menurut Anwar, jika Indonesia menolerir kedatangan timnas Israel, berarti menyalahi konstitusi.

"Jika pemerintah Indonesia mentolerir kehadiran tim sepak bola Israel U20 di indonesia, maka ini tindakan dan keputusan yang bertentangan dengan konstitusi," kata Anwar, Rabu (22/3/2023).

Konstitusi Indonesia, kata dia, jelas menyatakan kemerdekaan adalah hak segala bangsa, termasuk Palestina.

"Kita tahu yang namanya Israel sebuah negara yang sudah cukup lama menjajah tanah rakyat Palestina," jelasnya.

"Oleh karena itu, kalau seandainya pemerintah mentolerir kehadiran tim sepak bola Israel untuk bertanding dan bermain di negara kita, maka itu sebuah pengkhiatan terhadap konstitusi," tambahnya.

Baca Juga: Alasan Jusuf Kalla Dukung Israel Main di Piala Dunia U20 2023

Menanggapi penolakan tersebut, sejumlah kalangan mengatakan, sepak bola seharusnya bebas dari politik.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan olahraga dan politik seharusnya tidak dicampuradukkan.

"Adakah negara satu pun di dunia ini yang memiliki sikap seperti Indonesia sejak zaman Soekarno yang begitu getol berada di barisan terdepan mememperjuangkan hak-hak Palestina atas kebiadaban Israel? Tidak ada," kata Ngabalin kepada Kompas TV, Kamis (23/2/2023).

"Karena itulah maka, bukan berarti bahwa World Cup U20 dilaksanakan di Indonesia kemudian sikap Indonesia untuk membela Palestina dalam hal-hal politiknya untuk kemerdekaan dan berdiri di atas kaki mereka (hilang). Ini amanah konstitusi."

"Jadi itu sebabnya, tidak boleh dicampuradukkan antara urusan olahraga dan urusan politik luar negeri Indonesia," tegasnya.

Baca Juga: FIFA Tolak Syarat Indonesia, Muhadjir: Tapi Keikutsertaan Timnas Israel Tak Langgar UUD

Senada, Koordinator Save Our Soccer (SOS) Akmal Marhali mengatakan jika ingin berbicara masalah politik, harusnya dilakukan saat penyelenggaraan Inter-Parliamentary Union di Nusa Dua, Bali, tahun lalu, bukan di Piala Dunia U20.

"Harusnya kalau bicara masalah politik, ya jalurnya bukan Piala Dunia U20 ini. Jalurnya kemarin pas 20 Maret sampai 24 Maret 2022 di Nusa Dua, Bali ketika ada Inter-Parliamentary Union," kata Akmal kepada Kompas TV, Minggu (26/3/2023).

"Saat itu kan Israel diundang dan ikut serta dalam kegiatan Inter-Parliamentary Union. Nah di kesempatan itu harusnya bicara soal politik, soal kemerdekaan Palestina, soal lainnya."

"Nah sekarang bicara soal sepak bola, jika Indonesia mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 kan tidak ada catatan 'Kami bersedia menjadi tuan rumah asalkan Israel tidak ikut serta' atau Indonesia bisa memilih peserta," terangnya.

Baca Juga: Soal Polemik Timnas Israel di Piala Dunia U20, Mahfud MD: Bagi Bung Karno, Israel Itu Imperialis

Standar Ganda FIFA?

Soal pemisahan antara olahraga dan politik disebutkan dalam FIFA Legal Handbook yang diperbarui pada September 2022.

Pasal 4 butir 1 berbunyi “Diskriminasi dalam bentuk apapun terhadap suatu negara, orang pribadi atau sekelompok orang berdasarkan ras, warna kulit, etnis, negara atau sosial asal, gender, disabilitas, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, kekayaan, kelahiran atau status lainnya, orientasi seksual atau alasan lainnya, dilarang dan dapat dikenai hukuman suspensi atau dikeluarkan.”

Adapun butir 2 berbunyi “FIFA tetap netral dalam urusan politik dan agama. Pengecualian berkemungkinan dibuat berdasarkan hal-hal yang terkait tujuan-tujuan statuta FIFA.”

Namun netralitas FIFA sebagai organisasi induk sepak bola dunia, dipertanyakan setelah menjatuhkan sanksi suspensi kepada timnas dan klub-klub Rusia pada tahun lalu setelah Rusia menyerbu Ukraina.

Rusia memulai invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Hanya berselang empat hari, FIFA dan UEFA langsung mengeluarkan tim nasional Rusia dari perebutan tiket Piala Dunia 2022.

Baca Juga: Mahfud Tegas Indonesia Tak Berhubungan Diplomatik dengan Israel, tapi Cari Jalan Piala Dunia Digelar

Tidak hanya tim nasional Rusia, seluruh klub negara itu yang tampil di kompetisi Eropa juga terkena imbas.

“FIFA dan UEFA hari ini telah memutuskan bersama bahwa seluruh tim Rusia, baik tim perwakilan nasional ataupun tim klub, akan ditangguhkan dari partisipasi dalam kompetisi FIFA dan UEFA hingga pemberitahuan lebih lanjut,” kata FIFA dan UEFA dalam sebuah pernyataan.

 

Posisi FIFA tersebut berbeda dengan posisi yang diambilnya pada Oktober 2017 setelah pihak Palestina meminta agar enam klub Israel yang berada di permukiman-permukiman ilegal di wilayah Palestina yang diduduki Israel, dipindahkan atau dilarang ikut kompetisi yang diakui FIFA.

Menanggapi permintaan Palestina, FIFA dalam pernyataannya mengatakan, pihaknya “harus tetap netral dalam hal masalah-masalah politik.”

Padahal organisasi HAM, Human Rights Watch, mengatakan, permukiman-permukiman Israel di wilayah Palestina melanggar hukum humaniter internasional.

Konvensi Jenewa Keempat melarang pihak yang menduduki suatu wilayah (occupying power) memindahkan populasi sipilnya ke wilayah yang didudukinya.

Asosiasi Sepak Bola Palestina (PFA) selama bertahun-tahun mendesak agar FIFA menghukum Israel, namun tidak pernah dihiraukan.

“Ada klub-klub Israel yang terdaftar di Asosiasi Sepak Bola Israel dan terdaftar di wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967. Ini melanggar hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa, tapi FIFA tidak melakukan apa-apa,” kata Presiden PFA Jibril Rajoub.

Baca Juga: PSSI Heran Kenapa Penolakan Israel di Piala Dunia U20 2023 Baru Ramai Sekarang

Sean Jacobs, associate professor hubungan internasional di The New School, New York, menyoroti standar ganda FIFA setelah sanksi suspensi yang dijatuhkan kepada Rusia.

“Kita sudah melihat standar ganda Barat ditunjukkan sepenuhnya dalam beberapa pekan terakhir. FIFA dan UEFA yang masing-masing mengendalikan sepak bola global dan kontinental Eropa, berubah dari membatasi diri terkait perang (di Ukraina, red) ke suspensi terhadap seluruh tim nasional dan klub Rusia dari kompetisi,” kata Jacobs, seperti dilansir TRT World pada 10 Maret 2022.

“FIFA jarang menindak negara-negara nakal, terutama yang menduduki secara ilegal dan menindas pihak lainnya seperti AS dan invasi-invasi serta pendudukan-pendudukannya di masa lalu, India di Kashmir, Israel atas orang-orang Palestina. Kasus Israel adalah yang paling dekat bagi sepak bola Eropa: Israel adalah anggota UEFA.”

 

Penulis : Edy A. Putra Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV