Puluhan Tokoh Ternama Berkumpul dan Bersatu Deklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia

Baca Juga: Perangi Corona, Saatnya Komunikasi Krisis Libatkan Seluruh Tokoh Warga!

Dalam deklarasi itu, Said Didu menyoroti berbagai masalah yang ada di Indonesia. 

Said Didu mengkritik soal kebijakan pemerintah di sektor BUMN.
 
Said berharap, BUMN dapat menyelamatkan Indonesia dan bukan untuk kepentingan kekuasaan semata.
 
"Saya hanya berharap para birokrat profesional, teman-teman di BUMN terpanggil untuk menyelamatkan Indonesia karena Anda tanggung jawabnya sangat besar. Berhentilah menjadi manusia-manusia pembenar tapi jadilah manusia penegak kebenaran di tempat kerja masing-masing," ujar Said. 

Sebab, menurut Said, saat ini arah pembangunan Indonesia sudah tak sesuai dengan tujuan awal yang ada. 

"Saya tahu teman-teman saya di birokrat dan BUMN mereka juga merasa sudah capai terlalu beloknya arah pembangunan negara ini dari cita-cita sebenarnya. Jadi imbauan saya para birokrat, para guru, para profesional jadilah penegak kebenaran dan bukan penuntut kebenaran dari keinginan kekuasaan," katanya.

Pada kesempatan yang sama itu, Refly Harun mengatakan, pembentukan KAMI dilakukan lantaran pemerintah dianggap belum dapat memenuhi seluruh hak konstitusional masyarakat, yakni melindungi, mencerdaskan, dan mensejahterakan bangsa. 

"Negara abai melaksanakan tugasnya, karena kalau kita sudah terlindungi, kita sudah cerdas, kita sudah sejahtera, maka tidak perlu lagi orang turun ke jalan. Tidak perlu lagi orang buat KAMI lagi dan sebagainya," kata Refly.

Baca Juga: Dicopot Erick Thohir dari Komut Pelindo I, Refly Harun: Izin Ada di Garis Luar Jadi Peniup Pluit

"Tetapi karena pemerintah atau penguasa belum mampu atau tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka kemudian jangan salahkan kalau komponen masyarakat memenuhi hasrat dan keinginannya sendiri tentu dengan jalan yang konstitusional juga," imbuhnya.
 
Bagi Refly Harun, jika pemerintah dianggap belum mampu menjalankan tugasnya, maka alternatif yang muncul yakni partisipasi masyarakat.
 
"Dalam sejarahnya, kadang-kadang tidak setiap penguasa ataupun pemerintah itu mampu menjalankan tugas konstitusionalnya. Karena itu, kemudian harus ada alternatif lain. Alternatif lain itu salah satunya adalah partisipasi warga masyarakat," kata Refly, menegaskan.

Penulis : Deni-Muliya

Sumber : Kompas TV