DK PWI Pusat Kecam Pihak yang Framing Daftar Undangan Perjalanan Dinas Luar Negeri KKP Era Susi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (DK PWI) Pusat Ilham Bintang mengatakan, pihaknya mengingatkan berbagai pihak agar menghentikan penyebaran insinuasi dan fitnah yang bertujuan merusak kredibilitas wartawan, baik kredibilitas awak media cetak, online, maupun elektronik. 

Baca Juga: Susi Pudjiastuti Sebut Lobster Besar Sudah Jarang: Bibitnya Diambilin, Sekarang Boleh Dijual

Terlebih, awak media yang tengah melaksanakan fungsi kontrol mengkritisi kebijakan pemerintah.

Peringatan Ketua DK- PWI itu menanggapi beredarnya daftar nama pemimpin redaksi (Pemred) yang memenuhi undangan perjalanan ke luar negeri.

Undangan ke luar negeri itu berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat Menterinya dijabat Susi Pudjiastuti.

Yang jadi persoalan, ada pihak yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan framing daftar undangan perjalanan dinas itu sedemikian rupa.

Framing itu membuat kesan bahwa tiket maupun hotel selama perjalanan yang ditanggung pemerintah dalam hal ini KKP dinilai sebagai suap terhadap awak media.

"Asumsi itu jahat sekali. Ini pelecehan kemampuan profesional, integritas wartawan dan kredibilitas media pers," ujar Ilham Bintang, dalam keteranganya, Senin (13/7/2020).

Menurut Ilham, undangan seperti itu biasa saja dan lazim diterima wartawan sejak pemerintahan manapun. 

Dari mulai Bung Karno, Pak Harto, sampai era Jokowi hal itu sudah lazim dan biasa saja.
 
"Pengundang memang menyediakan fasilitas tiket dan hotel untuk wartawan. Fasilitas itu tidak lantas diartikan dapat mengkooptasi wartawan. Wartawan juga tahu undangan kementerian bukan biaya pribadi menteri, tapi biaya negara dari uang rakyat, karenanya wartawan tentu hanya mempertimbangkan kepentingan negara dan rakyat," kata Ilham, menjelaskan.

"Data yang berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu insinuatif dan seolah-olah menggambarkan pemberian suap. Padahal itu adalah dana perjalanan jurnalistik bersama Menteri KKP Susi Pudjiastuti waktu itu", imbuh Ilham, usai memimpin rapat DK PWI yang digelar secara online, Senin.

Rapat khusus membahas kasus yang belakangan ramai dibicarakan di berbagai media termasuk media sosial itu diikuti Sekretaris DK PWI Sasongko Tedjo bersama anggota DK PWI di antaranya Rosianna Silalahi, Rajapane dan Nasihin Masha.

Adapun anggota DK PWI lainnya Karni Ilyas berhalangan hadir. Namun, kata Ilham, Karni menyetujui dan mendukung apapun keputusan rapat.

Ilham melanjutkan, DK PWI merasa berkepentingan menyoroti kasus tersebut karena salah satu anggotanya yakni Pemred Kompas TV Rosianna Silalahi ikut tertera dalam daftar undangan itu. 

Dalam rapat DK PWI, Ilham menjelaskan, Rosianna Silalahi mendapat kesempatan pertama berbicara. 

Wanita yang akrab disapa Rosi ini juga sekaligus mengklarifikasi insinuasi yang mengaitkan namanya.

Penulis : Deni-Muliya

Sumber : Kompas TV