> >

Terkait New Normal, Muhammadiyah Minta Pemerintah Jangan Bikin Bingung Masyarakat

Berita kompas tv | 28 Mei 2020, 12:35 WIB
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu`ti saat memberikan pernyataan pers terkait tatanan normal baru atau new normal, Kamis (28/5/2020). (Sumber: PP Muhammadiyah)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sekretris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu`ti menyatakan bahwa berbagai pemberitaan dan pernyataan pemerintah tentang tatanan normal baru atau new normal akhir-akhir ini menimbulkan tanda tanya dan kebingungan di masyarakat.

Baca Juga: Ketua PP Muhammadiyah: Hadapi Pandemi Covid-19 dengan Keseimbangan Takdir dan Ikhtiar

Pasalnya, di satu sisi pemerintah masih memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) tapi pada sisi lain menyampaikan pemberlakuan relaksasi. 

"Kesimpangsiuran ini menjadi sumber ketegangan aparat dengan rakyat. Bahkan, demi melaksanakan aturan kadang sebagian oknum aparat menggunakan cara-cara kekerasan. Demikian halnya dengan new normal," ujar Abdul Mu`ti, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (28/5/2020).

Oleh karena itu, kata Abdul Mu`ti, perlu ada penjelasan dari pemerintah tentang kebijakan new normal itu secara jelas.

"Jangan sampai masyarakat membuat penafsiran masing-masing. Di satu sisi, mal dan tempat perbelanjaan mulai dibuka, sementara masjid dan tempat ibadah masih harus ditutup. Hal ini berpotensi menimbulkan ketegangan antara aparat pemerintah dengan umat dan jamaah," tutur Abdul Mu`ti.

Abdul Mu`ti melanjutkan, padahal ormas keagamaan sejak awal konsisten dengan melaksanakan ibadah di rumah, yang sangat tidak mudah keadaanya di lapangan bagi umat dan bagi ormas sendiri demi mencegah meluasnya kedaruratan akibat wabah Covid-19.

Baca Juga: Tangani Virus Corona, 35 Rumah Sakit Muhammadiyah dan Aisyiyah Rawat 1.084 Pasien Covid-19

"Laporan BNPB menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 masih belum dapat diatasi. Tetapi Pemerintah justru melonggarkan aturan dan mulai mewacanakan new normal. Apakah semuanya sudah dikaji secara valid dan seksama dari para ahli epidemiologi," kata Abdul Mu`ti, mempertanyakannya. 

Menurutnya, wajar jika kemudian tumbuh persepsi publik yang menilai kehidupan masyarakat dikalahkan untuk kepentingan ekonomi.

"Penyelamatan ekonomi memang penting, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah keselamatan jiwa masyarakat ketika wabah Covid-19 belum dapat dipastikan penurunannya," ucap Abdul Mu`ti.

Penulis : Deni-Muliya

Sumber : Kompas TV


TERBARU