HIPMI Minta Pemerintah Alihkan Anggaran Pelatihan Berbayar Kartu Prakerja untuk Penanganan Covid-19

"Di sisi lain untuk penetapan kriteria penerima dan seleksinya perlu diperjelas, dalam hal ini pelibatan asosiasi dunia usaha seperti KADIN dan HIPMI adalah mutlak karena posisi dunia usaha adalah user. Jangan sampai pelatihan ini mubazir karena tidak match dengan kebutuhan. Jadi kami harapkan ada skema link and match," tutur Anggawira.

Hal tersebut harus menjadi perhatian dari lembaga BPK agar penggunaan anggaran dapat lebih transparan dan tepat peruntukannya. 

“Jangan sampai ada yang memanfaatkan dana untuk mengambil keuntungan sendiri atau kelompok,” katanya.

Selain itu, lanjut Anggawira, pihaknya meminta pemerintah agar anggaran puluhan triliun untuk Kartu Prakerja itu dialihkan untuk penanganan Covid-19. 

Sebab, masyarakat yang mengisolasi diri dan pendapatan ekonominya terdampak akibat Covid-19 sangat membutuhkan ketersediaan bahan makanan.

Baca Juga: Tangani Virus Corona, HIPMI Sediakan Hotel Untuk Isolasi dan Karantina Pasien Terpapar Covid-19

"Apakah tidak sebaiknya program ini di-switch saja menjadi program bantuan sosial yang dilakukan secara kolaboratif dengan pelaku usaha, sehingga iklim bisnis dan usaha tetap terjaga, termasuk target sasarannya bisa lebih luas," Anggawira menegaskan.

Menurutnya, anggaran Rp 20 triliun itu bisa dimanfaatkan untuk jutaan keluarga miskin, seperti bantuan sembako dan lainnya.

"Demi kebaikan masyarakat, tentu tidak ada salahnya pilihan ini (kartu prakerja) dipertimbangkan," katanya.

Penulis : Deni-Muliya

Sumber : Kompas TV