Perludem soal Putusan MK Hapus Presidential Threshold: Kecenderungan Batasi Capres Picu Polarisasi

Putusan MK tersebut memerintahkan pembuat undang-undang meregulasi lebih lanjut sesuai putusan yang menghapuskan presidential threshold. Doli menilai putusan MK menunjukkan bahwa pembuat undang-undang perlu segera merevisi UU Pemilu.

"Buat saya, hikmahnya kita tidak boleh lagi menunda-nunda soal revisi UU Pemilu dan UU Pilkada termasuk di dalamnya, termasuk kalau saya mengusulkan (revisi) UU Partai Politik," sambung Doli.

Baca Juga: [FULL] Respons DPR Soal MK Hapus Presidential Threshold, Dengarkan Aspirasi Masyarakat

 

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV