Wakil Ketua Komisi II DPR: Pilkada di DPRD juga Ada Politik Uang, Kita Sudah Pengalaman

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menyebut, bila pilkada dikembalikan lewat DPRD tak bisa menjamin permainan politik uang akan hilang. Sebab, berdasarkan pengalaman, praktik kotor itu juga terjadi di ranah legislatif. 

Hal ini menanggapi usulan Presiden RI Prabowo Subianto agar Pilkada dipilih oleh DPRD di masing-masing tingkatan, baik di level kabupaten/kota maupun provinsi.

"Kalau memang sekarang ada money politics, dipilih DPRD juga ada money politics-nya (politik uang). Kan kita sudah pengalaman dengan itu,” kata Zulfikar seperti dikutip dari laman dpr.go.id, Rabu (18/12/2024). 

Baca Juga: Wamendagri Sebut Pilkada Secara Langsung atau Lewat DPRD Ada Plus dan Minusnya

Menurut dia, dengan adanya pemilihan langsung, rakyat akan memiliki preferensi mana calon kepala daerah yang sesuai dengan kepentingannya. Bahkan tidak sekadar didengar, tapi setelah menjabat, rakyat bisa menuntut dan menghukum dengan cara tidak memilihnya kembali di lima tahun berikutnya.

“Nah sekarang kalau kita mau kembali dipilih DPRD, apa jaminannya? Karena harus kita beri keyakinan kepada rakyat. Ketika dipilih DPRD nanti, rakyat mau ditempatkan sebagai apa? Rakyat nggak yakin itu. Karena kan kita udah punya pengalaman. Nanti rakyat akan jadi objek lagi," ujarnya.

Oleh sebab itu, dengan adanya pemilihan langsung oleh rakyat, akan menempatkan masyarakat sebagai unsur terpenting dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. Termasuk, memastikan memang pemerintahan itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

“Semangat kita waktu itu, maka dipilihlah Pilkada langsung ini, dan ternyata memang ada insentif yang kita dapat dengan memilih langsung ini, yaitu insentif psikologis dan sosial. Terbentuk ekosistem demokratis di mana setiap calon kepala daerah, bahkan sebelum pencalonan sampai dia dilantik berusaha betul agar program yang disusun sesuai dengan aspirasi masyarakat,” katanya. 

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menjelaskan usulan Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengubah sistem Pilkada melalui DPRD. Bima menyebut wacana itu masih perlu kajian dan dibahas bersama dengan seluruh pemangku kepentingan.

Ia menyebut, penyelenggaran Pilkada secara langsung oleh masyarakat atau melalui DPRD memiliki dampak positif dan negatifnya masing-masing. Oleh sebab itu, diperlukan adanya kajian untuk mencari solusi terbaik dalam pelaksanaan pesta demokrasi ke depannya.

"Semua opsi akan ada plus dan minus. (Pilkada) Kembali ke DPRD ada plus dan minusnya. Langsung juga ada plus dan minusya. Semua akan ada catatan, kita bahas semuannya di atas meja bersama," kata Bima, Selasa (17/12/2024), seperti dikutip dari YouTube Kompas TV.

Dia mengatakan, Presiden Prabowo telah memerintahkan Kemendagri untuk mencari akar masalah dari Pilkada digelar secara langsung. Misalnya seperti maraknya politik uang dan pelaksanaannya yang memakan anggara negara cukup besar.

Baca Juga: Kritik Usulan Pilkada oleh DPRD: Urusan Rakyat Pelit, tapi Murah Hati dan Bagi Kursi untuk Elite

"Jangan sampai akar masalahnya apa, kemudian solusinya ke mana. Jadi akar masalah politik uang harus kita ketahui seperti apa? Kenapa menjadi biaya tinggi? Yang kedua juga ini ada kaitannya dengan konsep otonomi daerah kita seperti apa?" kata Bima. 

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV