Situasi Ekonomi sedang Lesu, PKB Minta Prabowo Tunda Kenaikan PPN 12 Persen
Politik | 21 November 2024, 21:51 WIBDalam jangka menengah, lanjut dia, PKB berharap lebih banyak upaya efisiensi dan penegakan hukum untuk mencegah kebocoran anggaran dalam pemasukan dan pengeluaran.
"Misalnya: illegal mining, illegal fishing, logging, impor ilegal yang lolos cukai, penyelewengan BBM bersubsidi. Semua itu memusnahkan potensi penghasilan negara ratusan triliun," katanya.
Selain itu, kata dia, efisiensi di dalam BUMN juga harus dilakukan pemerintah agar dividen meningkat.
"Serta penyediaan kepastian hukum dan aturan agar menarik investor dalam dan luar. PKB siap sepenuh tenaga mendukung pemerintah menjalankan hal ini," katanya.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini, kenaikan PPN menjadi 12 persen di tahun 2025 tidak akan mengganggu stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia menjelaskan, saat ini pemerintah sedang menyiapkan beberapa perencanaan untuk meredam dampak dari kenaikan PPN 12 persen.
"Tentu akan ada beberapa tools-tools lain yang bisa dipakai," ujar Airlangga di sela KTT G20 di Brazil, Selasa (19/11/2024).
Baca Juga: Airlangga Sebut Kenaikan PPN Harus Diberlakukan karena Diatur UU, Siapkan Rencana Meredam Dampak
Airlangga menambahkan, kenaikan PPN 12 persen tidak bisa dihindarai dan harus diberlakukan, sebab hal itu sudah diatur dalam perundang-undangan.
Penulis : Fadel Prayoga Editor : Deni-Muliya
Sumber : Kompas TV