> >

Makan Bergizi Gratis, Pemerintah Tunjuk Lulusan SPPI untuk Menjalankan Program

Humaniora | 4 November 2024, 22:16 WIB
Ilustrasi makan bergizi gratis. Pemerintah berencana menunjuk lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk menjalankan program makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah. (Sumber: Kompas.id)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah berencana menunjuk lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk menjalankan program makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah.

Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional, Ikeu Tanziha, menjelaskan bahwa para lulusan SPPI akan ditugaskan dalam kelompok-kelompok kecil untuk bekerja di unit layanan makan bergizi gratis. 

SPPI sendiri adalah kumpulan sarjana dari berbagai perguruan tinggi yang sebelumnya telah mengikuti Pendidikan Dasar dan Latihan Militer (Diksarmil) bersama TNI. 

Setiap kelompok akan terdiri dari tiga orang dengan peran khusus, yaitu manajer, akuntan, dan ahli gizi. Mereka akan bertanggung jawab dalam menjaga keamanan pangan serta memastikan setiap menu memenuhi standar gizi yang ditetapkan.

Sejumlah 1.063 sarjana tengah menjalani program ini di Pusat Pendidikan Infanteri (Pusdikif) di Cipatat, Bandung, sejak September 2024.

Mereka dipersiapkan sebagai kader bangsa yang tangguh, profesional, dan memiliki wawasan kebangsaan yang kuat.

Dengan keterlibatan SPPI, pemerintah berharap program makan bergizi gratis ini dapat terlaksana dengan lebih efektif, memberikan manfaat yang maksimal bagi kesehatan dan perkembangan anak-anak Indonenesia.

Ikeu memastikan, program makan bergizi gratis akan dimulai pada Januari 2025 dengan target 19,47 juta orang, bukan hanya anak-anak sekolah dasar dan menengah, tetapi juga ibu hamil dan balita. Anggaran yang disiapkan pemerintah untuk program ini sebesar Rp 71 triliun.

"SPPI inilah yang akan mengoperasionalkan unit layanan tersebut, terdiri dari tiga orang, satu manajer, satu akuntan, dan satu tenaga gizi. Jadi setiap unit pelayanan akan ada satu tenaga gizi yang memastikan semuanya sesuai dengan kebutuhan anak-anak," kata Ikeu dalam diskusi FMB9 secara daring, Senin (4/11/2024).

Baca Juga: Lagi! Prabowo Bertemu Jokowi di Solo, Diajak Makan Nasi Goreng Jawa

"Kita menginginkan daerah prioritas yang stunting-nya tinggi, tetapi kita melihat kesiapan unit pelayanannya dulu, sehingga dana-dana tersebut memang diupayakan kepada sekolah-sekolah daerah di kabupaten, tidak menutup kemungkinan juga di kota-kota," ungkap Ikeu dikutip dari Kompas.id, Senin (4/11).

Selama masa uji coba beberapa bulan terakhir, program makan bergizi gratis dioperasikan oleh TNI melalui 50 komando distrik militer (Kodim) di Pulau Jawa dan 32 Kodim di luar Jawa. 

Makanan yang disajikan diproduksi oleh kelompok masyarakat dan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) setempat, yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan nutrisi anak-anak di sekitar wilayah mereka.

Selain itu, tenaga kesehatan dari puskesmas dan para guru turut serta dalam memantau kesehatan fisik dan perkembangan kognitif anak-anak setiap dua bulan sekali. 

Tujuan pemantauan ini adalah memastikan efektivitas program makan bergizi gratis. Jika hasilnya tidak sesuai dengan target, ahli gizi akan ditugaskan untuk menyesuaikan menu agar lebih tepat sasaran.

Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu lokasi uji coba utama program ini, dengan pelaksanaan yang dimulai seminggu terakhir di satu kota dan empat kabupaten. 

Program makan bergizi gratis di Jawa Barat telah dimulai pada 21 Oktober 2024, dipimpin oleh kolaborasi antara kepolisian, TNI, dan dinas pendidikan setempat. Menu makanan yang disajikan mencakup nasi, daging ayam, daging sapi, tahu, tempe, sayuran, susu kemasan, biskuit, dan buah-buahan.

Kabupaten Karawang menjadi lokasi pertama pelaksanaan uji coba, di mana polisi membagikan paket makan siang bergizi kepada ratusan siswa SD Negeri Gombongsari, Kecamatan Rawamerta. 

Selanjutnya, di Kabupaten Cirebon, 2.900 paket makanan dibagikan kepada para santri Pondok Pesantren Amparan Jati di Desa Cisaat, Kecamatan Dukupuntang.

Kegiatan serupa juga dilakukan di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Ciamis, di mana TNI dan kepolisian membagikan paket makan bergizi bagi ratusan siswa SDN 2 Plumbon dan SD Kadupandak. 

Di Kota Bandung, Polrestabes Bandung bersama Dinas Pendidikan dan TNI telah dua kali melaksanakan uji coba program ini, menjangkau ribuan siswa di enam sekolah dasar di kota tersebut.

Melalui uji coba ini, pemerintah berharap dapat mengidentifikasi dan memperbaiki aspek-aspek yang perlu disempurnakan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh anak-anak di seluruh Indonesia.

Kepala Polrestabes Bandung Komisaris Besar Budi Sartono, Selasa (29/10/2024), mengatakan, uji coba makanan bergizi gratis itu untuk mendukung program pemerintah dalam mengatasi tengkes (stunting), khususnya di Kota Bandung. Pelaksanaan program ini melibatkan kodim dan pemda setempat.

Dari data Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat elektronik (e-PPGBM), sebanyak 178.058 balita di Jabar dengan kondisi stunting hingga Oktober 2023. Angka ini menurun apabila dibandingkan dengan 2022 sebanyak 183.440 balita yang mengalami stunting.

”Program ini akan dilakukan secara berkesinambungan dan terus berkoordinasi dengan Pemkot Bandung. Pengenalan makan siang gratis dan bergizi bertujuan mengatasi permasalahan stunting dan meningkatkan gizi anak,” kata Budi.

Baca Juga: Produksi Kurang, Wamentan Minta Badan Gizi Nasional Tidak Paksakan Susu di Makan Bergizi Gratis

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Jabar Iendra Sofyan mengatakan, pihaknya mendukung penuh program nasional makanan bergizi gratis. Anggaran pelaksanaan program ini selama setahun untuk wilayah Jabar diperkirakan mencapai Rp1 triliun.

Iendra menuturkan, Pemprov Jabar masih menantikan sosialisasi teknis pelaksanaan program tersebut dari kementerian serta lembaga terkait. Selain itu, belum ada surat edaran dari pusat terkait kebijakan penganggaran program itu.

”Kami berharap adanya bantuan pusat melalui dana alokasi khusus untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis. Sebab, penetapan APBD Jabar sebesar Rp29 triliun pada bulan depan belum memasukkan program tersebut,” ungkapnya dikutip dari Kompas.id, 29 Oktober lalu.

 

Penulis : Kiki Luqman Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas.id


TERBARU